SAMARINDA, Swarakaltim.com – Mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak bisa dilakukan oleh Pemprov Kaltim sendiri, tetapi juga harus didukung semua pihak tak terkecuali Pemerintah Kabupaten dan Kota se Kaltim. Artinya, karena pekerjaan program kerja banyak dilaksanakan di daerah, maka daerahlah yang banyak bekerja melaksanakan program yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat.
Untuk itu, karena daerah itu adalah eksekutor. Maka, provinsi maupun kabupaten/kota sesama eksekutor harus bisa saling mendukung atau duduk bersama. “ Jadi, sesama eksekutor kita harus bisa saling duduk bersama dalam memikirkan pembangunan daerah. Jadi, tidak saling tunjuk menunjuk. Makanya, kita ingin duduk bersama bertabayun. Minimal sebagai sesama eksekutor. Kita adalah eksekutor dari urusan-urusan yang notabennya urusan Pemerintah Pusat. Pertanyaannya, seberapa besar eksekusi yang dilakukan,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Dr Akmal Malik baru-baru ini, ketika Rapat Koordinasi bersama Kepala Daerah se Kaltim.
Apa saja yang menjadi perhatian bersama, misalnya. Yaitu, penanganan stunting. Daerah memiliki permasalahan. Tetapi, yang menentukan tinggi tidaknya pusat. Dengan begitu, maka daerah yang terdampak akibatnya.
Sehingga, ketika permasalahan terjadi. Contohnya, stunting, maka daerah yang ditunjuk-tunjuk bahwa kasus tersebut banyak terjadi. Untuk itu, apa yang menjadi tanggungjawab bersama harus disatukan persepsinya.
“Jadi, siapa melakukan apa, harus diketahui terlebih dulu. Karena itu, harus tahu dulu apa yang akan kita eksekusi. Kecuali, enam urusan wajib yang dilakukan Pemerintah Pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan dan keamanan. Tapi, realitanya daerah juga membantu pengembangan pertahanan dan keamanan,” jelasnya.
Untuk itu, tata kelola pemerintahan dan pembangunan di pemerintahan menjadi perhatian bersama. Bahkan, ketika di Dirjen Otda, beberapa kepala daerah sering sharing bagaimana cara membagi keuangan daerah.
Belum lagi mengenai permasalahan pendidikan dan kesehatan. Tentu menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk menindaklanjutinya. “Makanya, penting bagi kita semua untuk bertabayun, sehingga dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah,” jelasnya. (adv-diskominfo kaltim/adpimprov/aya/dho)
