SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah merancang sistem transportasi umum berbasis teknologi sebagai upaya jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, mengurai kemacetan, dan membangun transportasi yang berkelanjutan.
Meskipun konsep dan teknis perencanaan telah matang, pelaksanaannya tertunda karena keterbatasan anggaran.
“Secara konsep dan teknis kami sudah siap. Tapi karena belum ada anggaran tahun ini, pelaksanaannya dialihkan ke 2026,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu, Rabu (2/7/2025).
Menurut Manalu, memperluas jalan atau membuka jalur baru bukan lagi solusi ideal dalam mengatasi kemacetan. Sebaliknya, hal tersebut justru mendorong masyarakat untuk terus membeli kendaraan pribadi. Ia menilai solusi jangka panjang adalah dengan menghadirkan layanan transportasi umum yang aman, nyaman, dan terintegrasi.
“Solusi jangka panjang adalah membangun layanan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terintegrasi. Kita perlu dorong masyarakat untuk membiasakan diri menggunakan transportasi umum,” jelasnya.
Dishub Samarinda mengusung strategi push and pull dalam program ini. Strategi push dilakukan dengan pembatasan kendaraan seperti penerapan sistem satu arah, kebijakan ganjil-genap, serta larangan parkir di tepi jalan. Sedangkan strategi pull diwujudkan melalui penyediaan layanan angkutan berbasis teknologi.
Manalu menyebutkan nantinya masyarakat dapat memantau jadwal bus, nomor armada, kapasitas tempat duduk, dan tarif melalui aplikasi digital. Konsep ini diklaim serupa dengan sistem transportasi berbasis aplikasi yang telah diterapkan di Kota Balikpapan.
“Konsep itu kurang lebih mirip dengan di Balikpapan. Kami juga telah ajukan permohonan dukungan ke Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Selain memperbaiki mobilitas, Manalu menekankan bahwa transportasi publik juga berperan besar dalam pengurangan emisi, mitigasi perubahan iklim, hingga membantu menurunkan angka kemiskinan di perkotaan.
“Transportasi menyedot 25–30 persen pengeluaran keluarga setiap bulan. Kalau itu bisa dikurangi dengan angkutan umum, berarti ada alokasi lebih untuk kebutuhan lain. Itu berkaitan dengan kesejahteraan keluarga,” bebernya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan transportasi publik tidak hanya soal menyediakan kendaraan, melainkan tentang kehadiran negara dalam memastikan konektivitas masyarakat dari tingkat kelurahan hingga kecamatan tanpa ketergantungan kendaraan pribadi.
“Kalau sekarang konektivitas hanya untuk pemilik kendaraan pribadi, pemerintah belum benar-benar hadir. Maka melalui layanan tersebut negara hadir,” pungkasnya.
