SAMARINDA, Swarakaltim.com – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan layanan perpustakaan yang inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas. Upaya ini mencakup peningkatan akses fisik hingga penyediaan koleksi khusus agar seluruh masyarakat dapat memperoleh layanan literasi tanpa hambatan.
Plt Kepala DPK Kaltim, Anita Natalia Krisnawati, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan sarana pendukung di Gedung DPK Kaltim, Jalan Ir. Juanda, Samarinda.
“Kami sudah berupaya menyediakan sarpras untuk penyandang disabilitas, mulai dari akses masuk ke gedung, lahan parkir, hingga ruangan khusus untuk disabilitas,” ujarnya, Selasa (16/9/2025).
Selain akses fisik, DPK Kaltim juga menghadirkan koleksi buku Braille bagi pengunjung tunanetra. Meski jumlahnya masih terbatas, Anita menegaskan pihaknya terus berusaha menambah ketersediaan koleksi tersebut.
“Kami memang masih terbatas dalam koleksi buku-buku Braille, tetapi saat ini kami mengupayakan dukungan dari berbagai unsur, baik Perpustakaan Nasional maupun dinas terkait,” katanya.
Menurut Anita, keberadaan fasilitas ramah disabilitas menjadi bagian penting dari terwujudnya perpustakaan inklusif. Ia berharap semua lapisan masyarakat merasa diterima dan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pengetahuan.
“Intinya, kami ingin perpustakaan bisa welcome dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas,” ucapnya.
Kebijakan inklusi ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat untuk memperluas akses literasi bagi kelompok rentan. DPK Kaltim menargetkan penguatan layanan inklusif melalui kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, lembaga pendidikan, dan komunitas literasi.
Selain koleksi Braille, rencana ke depan mencakup penambahan perangkat teknologi bantu, seperti komputer dengan screen reader dan perangkat audio book untuk mempermudah pengunjung tunanetra mengakses informasi.
DPK Kaltim juga mendorong peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung layanan inklusif ini. Bentuk dukungan yang dikembangkan antara lain donasi buku Braille, pelatihan pustakawan khusus, serta penyediaan relawan pendamping.
“Kami percaya literasi adalah hak semua orang. Dengan dukungan banyak pihak, akses yang setara dapat terwujud,” katanya.
Melalui kebijakan ini, DPK Kaltim optimistis dapat menjadikan perpustakaan sebagai pusat literasi yang merangkul semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, sekaligus memperkuat budaya membaca di Kaltim.(DHV)
