BALIKPAPAN,Swarakaltim.com. Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tidak memiliki dana yang dibiarkan mengendap tanpa kejelasan pemanfaatan. Seluruh anggaran yang dikelola daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah memiliki peruntukan yang jelas dan diatur sesuai dengan ketentuan keuangan pemerintah. Rabu (12/11/2025)
Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Balikpapan menanggapi isu nasional, terkait adanya dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan.
Ia menjelaskan, dana yang ditempatkan di rekening deposito bukanlah dana menganggur, melainkan dana operasional jangka pendek yang menunggu waktu realisasi sesuai siklus anggaran.
“Kita tidak punya dana yang diendapkan. Kalau ada dana di deposito, itu bersifat jangka pendek. Misalnya dana untuk pembayaran gaji pegawai atau proyek yang belum waktunya dibayarkan,”jelas Rahmad Mas’ud.
Menurutnya, pola pengelolaan semacam itu merupakan praktik lazim dan efisien, karena dana yang belum terpakai sementara waktu bisa ditempatkan di deposito, agar tetap produktif, sembari menunggu waktu pencairan sesuai tahapan kegiatan.
“Itu bukan deposito yang tidak bergerak. Uang itu sudah punya anggaran dan tujuan, misalnya untuk kontraktor yang belum dibayar karena pekerjaannya masih berjalan,” lanjutnya.
Rahmad juga memastikan bahwa setiap bunga yang diperoleh dari penempatan dana tersebut langsung masuk ke kas daerah, bukan ke rekening lain, sehingga seluruh pengelolaan keuangan tetap transparan dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. “Kalau ada bunga dari deposito, itu langsung masuk kas daerah. Jadi, tidak ada dana yang disimpan untuk kepentingan di luar aturan,” tegasnya.
Wali Kota Balikpapan menambahkan, Pemkot Balikpapan senantiasa menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Seluruh proses perencanaan, penyaluran, hingga pelaporan keuangan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diawasi oleh lembaga terkait.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah dari uang rakyat digunakan secara tepat dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,”ujar Rahmad.
Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. “Balikpapan harus menjadi contoh daerah yang tertib administrasi dan transparan dalam pengelolaan anggaran,” pungkasnya.(*/pknop156)
