BALIKPAPAN,Swarakaltim.com. Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tengah membangun pondasi baru dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur melalui penerapan manajemen talenta. Sistem ini dirancang untuk memetakan kompetensi, kinerja, dan potensi setiap aparatur secara lebih detail dan terukur.
Langkah strategis ini mengemuka dalam kegiatan sosialisasi manajemen talenta yang diikuti seluruh kepala perangkat daerah, dengan menghadirkan narasumber dari BKN Pusat serta Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menjelaskan bahwa manajemen talenta tidak hanya memotret kinerja ASN saat ini, tetapi juga memprediksi kesiapan mereka untuk jabatan atau tugas di masa mendatang.
“Kita mengikuti bimbingan teknis untuk memanfaatkan manajemen talenta dalam assessment kinerja ASN. Ini bukan hanya soal penilaian, tetapi memastikan setiap aparatur berada pada jalur karier yang tepat,”ujarnya, di Balai Kota Balikpapan, pada hari Jumat, 14 November 2025.
Menurut Bagus, Balikpapan telah menjadi salah satu kota pertama di Kalimantan yang diprioritaskan BKN dalam program ini sejak September lalu. Penetapan ini dianggap sebagai bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap kesiapan Balikpapan dalam mempercepat reformasi birokrasi.
Melalui sistem ini, Pemkot akan memiliki gambaran menyeluruh tentang kemampuan ASN, apakah mereka layak dipromosikan, memerlukan peningkatan kompetensi, atau perlu mendapatkan penugasan baru untuk mengasah kapasitasnya.
“Jika data talenta ini lengkap, keputusan terkait promosi maupun pengembangan karier akan jauh lebih objektif,”tambahnya.
Sebagai tahap lanjutan, mulai Senin mendatang sekitar 500 ASN akan menjalani assessment sebagai bagian dari pemetaan talenta besar-besaran di lingkungan Pemkot Balikpapan.
Bagus juga menegaskan bahwa keberadaan BKN Regional VIII Banjarbaru, yang membawahi wilayah Kalimantan, menjadi mitra penting dalam memastikan implementasi sistem talenta berjalan sesuai standar nasional.
Melalui pembangunan bank talenta ini, Pemkot Balikpapan berharap bisa melahirkan birokrasi yang lebih adaptif, kompeten, dan responsif terhadap tantangan baru mulai dari transformasi digital hingga kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang.(*/pknop162)
