TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Rudi P Mangunsong, memberikan pandangannya terkait rencana pengurangan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bumi Batiwakkal yang akan diberlakukan pada tahun 2026. Dirinya menilai kebijakan tersebut menjadi langkah penyesuaian yang wajar mengingat kondisi keuangan daerah mengalami penyusutan.
Sekretaris Fraksi Demokrat Perjuangan lembaga legeslatif Berau tersebut juga menjelaskan bahwa DPUPR selama ini memang menjadi salah satu dinas dengan porsi anggaran terbesar. Hal tersebut terjadi karena sektor infrastruktur membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pembangunan maupun pemeliharaannya. Namun saat anggaran daerah mengalami pengetatan, distribusi belanja harus lebih realistis dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal.
“Jadi hendaknya, beberapa kegiatan pembangunan yang tidak mendesak sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Adanya perbaikan fasilitas yang dinilai masih layak pakai dan belum membutuhkan penanganan segera di kesampingkan dahulu. Kalau kondisi bangunannya masih bagus tapi malah dibongkar dan dibangun ulang, itu kan tidak tepat. Sementara banyak Organisasi Perangkat daerah (OPD) lain yang kekurangan anggaran,” ucapnya lagi, Minggu malam (30/11/2025).
Lanjut Rudi saat di wawancarai di Kantor DPRD, Jl Gatot Subroto, Tanjung Redeb menegaskan bahwa efisiensi tidak hanya berlaku untuk DPUPR, tetapi harus diterapkan merata pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dirinya mencontohkan bahwa beberapa komponen anggaran seperti TPP tenaga kesehatan dan guru pun tetap akan mengalami penyesuaian. Hal ini katanya, demi menjaga keseimbangan keuangan daerah.
Ia berharap masa penyesuaian ini dapat menjadi momentum bagi setiap dinas untuk lebih selektif dan inovatif dalam menyusun kebutuhan program kerja. Dengan perencanaan yang matang, Dewan asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu percaya kegiatan prioritas tetap dapat berjalan meski anggaran terbatas. “Pembahasan dengan Pemkab terus berjalan. Kita sedang menentukan kegiatan mana yang bisa dikurangi dan mana yang harus dipertahankan,” tuturnya.
Rudi menambahkan bahwa DPRD berkomitmen mengawasi kebijakan efisiensi ini agar tidak menghambat pelayanan dasar maupun pembangunan yang sifatnya mendesak. Dirinya berharap langkah ini dapat memperbaiki tata kelola anggaran sehingga lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. (Adv/Nht/Sof)
