Caption: Ketum Fokal IMM Kaltim, Masykur Sarmian
Swarakaltim.com – Peristiwa duka di Kebumen pada 6 Januari 2026 bukan sekadar kabar tragis yang lalu-lalang di media sosial. Adalah seorang Ibu (44) dan anak balitanya (5), ditemukan dalam keadaan tewas gantung diri di rumahnya di Kebumen Jawa Tengah, Selasa 6 Januari 2026 malam. Syukur, seorang anaknya 7 tahun korban lainnya berhasil selamat setelah ia menolak dengan keras ajakan Ibunya untuk melakukan aksi yang (sama) telah dikondisikan sebelumnya.
Ini adalah lonceng darurat yang berbunyi nyaring di tengah hiruk-pikuk politik, ekonomi, dan pencitraan. Ketika seorang ibu – figur paling naluriah dalam menjaga kehidupan merasa tak lagi melihat jalan ke depan hingga kehilangan harapan bersama anak-anaknya, maka bangsa ini wajib berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur : apa yang sedang retak di rumah besar bernama Indonesia ?
Tragedi semacam ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia biasanya merupakan puncak dari tumpukan tekanan: ekonomi yang menyesak, beban psikologis yang tak tertangani, relasi sosial yang melemah, serta ketiadaan kehadiran negara pada saat paling genting. Dalam sunyi, seseorang bisa merasa tak didengar; dalam keterdesakan, ia bisa merasa tak terlihat. Di titik itulah harapan runtuh – bukan karena iman atau akal semata, melainkan karena sistem gagal menyapa tepat waktu.
Bagi para pemimpin, peristiwa ini adalah peringatan keras. Kepemimpinan bukan hanya tentang stabilitas makro, target pertumbuhan, atau keberhasilan seremoni. Kepemimpinan sejati diuji pada kemampuan melindungi yang paling rapuh. Jika ibu dan anak- kelompok paling rentan – tergelincir tanpa jaring pengaman yang memadai, maka ada kebijakan yang perlu ditinjau ulang, ada prioritas yang perlu diputar balik, dan ada empati yang perlu dihadirkan kembali ke pusat keputusan.
Lebih jauh, tragedi Kebumen adalah alarm krisis—bukan hanya krisis ekonomi, tetapi krisis multidimensi. Krisis ekonomi menekan dapur rumah tangga, krisis kesehatan mental menggerogoti ketahanan jiwa, krisis sosial melemahkan jejaring penyangga, krisis moral mengikis kepercayaan publik. Alarm ini mengingatkan bahwa krisis tidak selalu datang dengan angka merah di papan bursa – ia sering datang dengan air mata di rumah-rumah kecil.
Negara tidak boleh menunggu statistik menyala untuk bertindak. Kehadiran yang cepat, hangat, dan manusiawi harus menjadi standar baru. Layanan kesehatan mental yang mudah diakses, pendampingan keluarga berisiko, penguatan komunitas lokal, serta mekanisme aduan yang benar-benar bekerja – bukan sekadar formalitas – harus diprioritaskan. Kebijakan sosial tidak cukup tepat sasaran; ia harus tepat waktu.
Nilai agama dan kemanusiaan memberi kita kompas : menjaga nyawa adalah amanah agung. Karena itu, respon yang layak bukanlah penghakiman, apalagi sensasi. Yang dibutuhkan adalah tobat kebijakan keberanian mengakui celah, merapikan ulang anggaran, dan memusatkan perhatian pada perlindungan paling dasar : rasa aman untuk hidup. Belasungkawa tanpa perbaikan hanya akan mengulang luka.
Tragedi ini semestinya menjadi titik balik, bukan catatan kelam yang berlalu. Para pemimpin dipanggil untuk turun dari menara jargon, mendekat ke denyut kehidupan warga, dan menjadikan empati sebagai panglima kebijakan. Jika alarm ini diabaikan, kita berisiko menyaksikan duka serupa terulang – dan itu adalah kegagalan bersama.
Para Elit Politik Harus Berhenti dari Akrobat Politik yang Merusak Kemapanan
Belakangan ini diskursus Pemilihan Kepala Daerah yang selama ini, sudah relatif bagus dipilih masyarakat, mau “dipaksakan” dikembalikan ke formula lama, dipilih kembali oleh DPRD karena berbagai alasan yang dibuat, termasuk alasan penghematan – tentu saja harus dipertimbangkan secara mendalam, akan cos sosial yang ditimbulkannya kelak, bila rencana ini dipaksakan, di tengah-tengah lembaga politik menghadapi krisis kepercayaan dari masyarakat.
Bangsa ini tidak kekurangan panggung politik, tetapi mulai kekurangan ketenangan publik. Di tengah tekanan ekonomi, luka sosial, dan kelelahan psikologis masyarakat, sebagian elit justru mempertontonkan akrobat politik – manuver retoris, konflik artifisial, dan permainan kepentingan jangka pendek – yang merusak kemapanan sosial dan menggerus rasa aman warga.
Akrobat politik mungkin menguntungkan segelintir pihak, tetapi ia mahal bagi bangsa. Ia menciptakan ketidakpastian, melemahkan kepercayaan, dan mengalihkan energi nasional dari kerja nyata menuju hiruk-pikuk yang tak produktif. Stabilitas bukan berarti membungkam kritik, stabilitas adalah ruang tenang agar kebijakan bekerja dan rakyat bisa bernapas.
Pada saat krisis mengintai, tugas elit bukanlah memamerkan kelihaian bermanuver, melainkan kedewasaan menahan diri. Politik seharusnya menjadi seni merawat kepentingan bersama, bukan arena adu cerdik yang mengorbankan kemapanan. Negara memerlukan kepemimpinan yang jernih, konsisten, dan berorientasi solusi – bukan drama yang memperpanjang kegaduhan.
Sejarah mengajarkan, bangsa-bangsa runtuh bukan semata karena kekurangan sumber daya, tetapi karena kelebihan intrik. Ketika politik kehilangan etika, kebijakan kehilangan arah. Karena itu, berhenti dari akrobat politik bukan tanda kelemahan; ia adalah tanda kedewasaan kenegarawanan.
Kini saatnya para elit kembali pada mandat utama: menghadirkan ketenteraman, melindungi yang rentan, dan memastikan negara hadir di saat paling dibutuhkan. Rakyat tidak menuntut kesempurnaan, hanya ketulusan bekerja. Dan ketulusan itu dimulai dari keberanian menutup panggung akrobat, lalu turun ke medan pengabdian, membuat program jaring pengaman sosial yang benar-benar benar menyentuh ke masyarakat miskin dan memperbanyak turun ke bawah, hingga benar-benar rakyat merasakan pemimpin hadir di tengah-tengah mereka di tengah situasi ekonomi yang tidak sedang baik-baik.
Semoga duka Kebumen membangunkan kesadaran nasional : bahwa kemajuan sejati diukur dari seberapa sedikit warga yang merasa sendirian, dan seberapa cepat negara hadir ketika harapan nyaris padam.(***)
