TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Upaya penguatan sektor pertanian di wilayah Kabupaten Berau kembali mendapat perhatian serius. Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Bumi Batiwakkal, Sumadi mengungkapkan bahwa Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan lahan pertanian seluas 200 hektare untuk mendukung program pengembangan komoditi kelapa dalam dan kakao, menyusul adanya komitmen bantuan dari Pemerintah pusat.
“Hal tersebut merupakan tindaklanjut hasil kunjungan Bupati Berau ke Batam, di mana awalnya Pemerintah daerah mengajukan permohonan lahan seluas 100 hektare. Namun, permintaan tersebut justru diperluas oleh Menteri Pertanian menjadi 200 hektare untuk petani kelapa dalam dan kakao. Ini peluang besar, tapi juga tantangan kalau kita tidak siap,” ujar Sumadi.
Masih menurutnya, konflik utama yang harus segera diantisipasi adalah ketidaksiapan daerah dalam menyiapkan lahan dan kelembagaan petani. Ia menegaskan, bantuan pertanian dari Pemerintah pusat tidak dapat disalurkan secara individu, melainkan harus melalui kelompok tani, koperasi, atau lembaga resmi yang terdata. Hal ini yang sangat legeslatif harapkan Pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait siap.
“Kalau lembaganya belum siap sementara bantuan sudah turun, kita tidak bisa mengakses. Akhirnya bantuan itu bisa kembali lagi ke pihak lain atau ke perusahaan besar,” tegasnya saat di wawancarai di kantor beliau jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb, baru baru ini.
Oleh sebab itu, DPRD Kota Sanggam menyatakan komitmen penuh dalam mendukung Pemerintah daerah, baik dalam penyiapan lahan maupun pembentukan dan penguatan kelompok tani. Sumadi menilai, distribusi lahan sebaiknya dilakukan secara merata di tiap kecamatan, namun tetap dalam hamparan yang menyatu agar pembinaan lebih mudah dan efektif.
“Jangan terlalu kecil-kecil dan terpencar. Lebih baik misalnya per kecamatan 10 hektare tapi menyatu, supaya pengelolaannya jelas dan pendampingannya maksimal,” jelas Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Selain itu, pemilihan lahan juga harus disesuaikan dengan karakter tanaman, khususnya kelapa ginjah dan kakao, yang dinilai memiliki prospek ekonomi jangka panjang. Sumadi menekankan keunggulan kelapa dalam sebagai komoditas yang seluruh bagiannya bernilai ekonomi dan memiliki daya simpan lama.
“Kelapa dalam itu kelebihannya hampir semua bagian bisa dimanfaatkan. Tidak laku yang muda, yang tua masih bisa. Bahkan bisa dikirim ke luar daerah sampai ke Jawa karena tahan lama,” paparnya lagi.
Ia menambahkan, DPRD Berau juga tengah mendorong optimalisasi lahan-lahan bekas tambang agar dapat direklamasi dan kembali produktif sebagai lahan pertanian. Langkah ini dinilai strategis mengingat luas wilayah Bumi Batiwakkal yang masih sangat potensial untuk pengembangan kakao dan kelapa dalam.
“Kita ingin lahan bekas tambang ini tidak terbengkalai, tapi direklamasi dan dimanfaatkan kembali untuk pertanian rakyat,” tutupnya.
Dengan kesiapan lahan dan kelembagaan petani yang matang, Wakil Rakyat berharap program bantuan 200 hektare dari Pemerintah pusat dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani lokal dan menjadi penggerak ekonomi baru di sektor pertanian Kabupaten Berau. (Adv/Nht/Bin)
