TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Permasalahan kemiskinan serta masih tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Berau dinilai perlu ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sanggam, Elita Herlina, menegaskan bahwa kedua persoalan tersebut saling berkaitan erat dan berpotensi memicu persoalan sosial baru apabila tidak segera ditekan sejak dini.
Ia menyoroti angka kemiskinan di Berau yang saat ini masih berada di kisaran 5,08 persen. Meski secara persentase lebih rendah dibandingkan sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur (Kaltim), Elita menilai kondisi tersebut tetap harus menjadi perhatian serius Pemerintah daerah.
“Ini harus menjadi peringatan. Ketika anak-anak tidak mendapatkan akses pendidikan, maka risiko kemiskinan di masa depan akan terus berulang,” ungkapnya dalam perbincangan baru baru ini.
Terkait data ATS yang jumlahnya mencapai ribuan anak, Elita memahami adanya kendala dalam proses pendataan, terutama akibat tingginya mobilitas penduduk. Namun demikian, ia menekankan bahwa persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada urusan administratif semata.
Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan anak-anak tersebut benar-benar kembali mendapatkan hak pendidikan dan tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional. “Pendataan memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah memastikan mereka tidak benar-benar putus sekolah dan luput dari perhatian negara,” tegasnya.
Elita pun mendorong Dinas Pendidikan bersama instansi terkait untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, dengan melibatkan peran aktif kecamatan, kelurahan, hingga pemerintah kampung dalam menelusuri dan menangani kasus ATS.
Komisi I DPRD Berau, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan pendidikan daerah, khususnya program penanganan Anak Tidak Sekolah, agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Pendidikan adalah kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan. Ini harus menjadi komitmen bersama semua pihak,” pungkas salah satu Srikandi asal Partai Golongan Karya (Golkar) di lembaga legeslatif Bumi Batiwakkal tersebut. (Adv/Nht/Sof)
