TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menekankan pentingnya kebijakan efisiensi anggaran daerah yang tetap berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, khususnya di tingkat lingkungan dan kampung. Penekanan tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Teluk Bayur beberapa waktu lalu.
Sumadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan pelayanan publik kepada masyarakat. Menurutnya, efisiensi justru harus menjadi momentum untuk memperbaiki arah perencanaan pembangunan agar lebih tepat sasaran dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Efisiensi ini bukan berarti kita mengurangi hak masyarakat. Justru bagaimana anggaran yang ada bisa diarahkan ke kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di lingkungan dan kampung,” kata Sumadi.
Ia menjelaskan, selama ini banyak keluhan yang disampaikan kepala kampung dalam forum musrenbang terutama terkait kondisi jalan lingkungan, drainase, serta fasilitas dasar lainnya. Keluhan tersebut, menurutnya, harus menjadi prioritas dalam penyusunan program pembangunan daerah.
“Di saat efisiensi ini, kami memiliki pandangan agar usulan pembangunan lebih banyak diarahkan ke lingkungan. Keluhan kepala kampung yang muncul dalam musrenbang tidak boleh hanya dicatat, tetapi harus benar-benar ditangani,” tegasnya.
Beliau juga menyinggung pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah. Sumadi menyebutkan masih terdapat sejumlah lingkungan di Kecamatan Teluk Bayur dan Kecamatan Tanjung Redeb yang membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah daerah, terutama dalam hal infrastruktur dasar.
“Pemerataan itu penting. Jangan sampai ada lingkungan yang terus tertinggal sementara wilayah lain sudah jauh lebih maju. Ini yang harus kita pikirkan bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa pembangunan berbasis lingkungan akan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan perencanaan yang tepat, anggaran yang terbatas tetap bisa menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas.
“Kita ingin pembangunan ini benar-benar dirasakan masyarakat. Kalau lingkungannya tertata, jalannya baik, drainasenya berfungsi, maka dampaknya langsung ke kehidupan sehari-hari warga,” ungkap Sumadi.
Sumadi pun berharap Pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan persepsi dalam menyikapi kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan agar arah pembangunan tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
“Harapan kami, efisiensi ini justru menjadi peluang untuk memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan. Dengan begitu, pembangunan lingkungan bisa berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau,” tutur Legislator Bumi Batiwakkal asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (Adv/Nht/Sof)
