TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Rahman, ketimpangan antara jumlah penduduk dan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di berbagai daerah seyogyanya menjadi bahan refleksi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Perbandingan tersebut penting untuk melihat sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya dalam kegiatan di kantor Kecamatan Teluk Bayur beberapa waktu lalu.
Rahman mengungkapkan bahwa Bumi Batiwakkal dengan jumlah penduduk sekitar 300 ribu jiwa memiliki APBD kurang lebih Rp 2 triliun. Sementara itu, terdapat daerah lain dengan jumlah penduduk jauh lebih besar, namun mampu bertahan bahkan berkembang meski tidak memiliki sumber daya alam seperti tambang, kayu, maupun perkebunan sawit.
“Ini menjadi bahan evaluasi kita bersama, bahwa kunci kemajuan daerah tidak semata-mata terletak pada besarnya anggaran buka,” ucap Legislator dari Komisi III DPRD Kota Sanggam tersebut.
Ia menilai, pengelolaan anggaran dan kemampuan berinovasi menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan. Daerah dengan anggaran terbatas, kata Rahman, justru mampu menciptakan pertumbuhan karena perencanaan yang matang, pengelolaan yang disiplin, serta fokus pada program-program prioritas. “Artinya, inovasi dan tata kelola yang baik sangat menentukan,” tuturnya.
Masih Rahman, besarnya APBD tidak selalu berbanding lurus dengan hasil pembangunan jika tidak dikelola secara efektif dan tepat sasaran. Dirinya menekankan bahwa setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, baik di bidang pelayanan dasar, infrastruktur, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Yang terpenting adalah bagaimana anggaran itu digunakan secara tepat dan berdampak langsung,” imbuh Rahman.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan. Setiap program yang dijalankan harus memiliki tujuan yang jelas, indikator yang terukur, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran habis, tapi manfaatnya tidak dirasakan secara nyata,” tegasnya.
Rahman juga mendorong agar Pemerintah daerah lebih terbuka dalam mengevaluasi program-program yang selama ini dinilai kurang efektif. Evaluasi penting dilakukan agar ke depan APBD Berau benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang produktif dan berorientasi pada hasil. Keberanian untuk memperbaiki dan mengubah pola lama itu lebih utama .
Dirinya berharap, perbandingan dengan daerah lain dapat menjadi motivasi bagi Kabupaten Berau untuk terus berbenah dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan. Ia menegaskan DPRD Berau akan terus mengawal kebijakan anggaran agar lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. “Ini bagian dari tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat,” tandasnya. (Adv/Nht/Sof)
