TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Infrastruktur di Kecamatan Gunung Tabur dapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau. Terlebih, karena jalan Poros kecamatan tersebut berstatus jalan nasional dan berada dalam kewenangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sehingga, menurut Ketua DPRD Bumi Batiwakkal, Dedy Okto Nooryanto apabila akan melakukan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tersebut, perlu koordinasi lintas kewenangan. Kebetulan lagi, persoalan utama bukan hanya pada badan jalan, melainkan sistem drainase dan pembuangan air yang hingga kini belum terintegrasi dengan baik ke sungai besar di wilayah tersebut.
“Karena jalan poros Gunung Tabur merupakan ranah APBN, sehingga untuk atasi ketimpangan dasar itu perlu waktu karena rutenya bakal panjang. Tetapi karena kondisinya memprihatinkan, harus ada langkah konkret untuk membuat sistem pembuangan air ke sungai besar di Gunung Tabur. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) harap berkoordinasi dengan Pemerintah provinsi atau pihak terkait agar penanganannya tidak berlarut,” pinta Dedy Okto.
Petinggi di lembaga legeslatif Kota Sanggam itu menilai, tanpa penyelesaian drainase yang memadai, kerusakan jalan akan terus berulang dan berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang memperlambat mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian dan usaha lokal.
Selain jalan poros, sejumlah kampung di Gunung Tabur juga mengusulkan pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, drainase, hingga fasilitas pendidikan. Dedy menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, sarana kesehatan, air bersih, dan penerangan jalan merupakan fondasi utama peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ironinya, hal ini terjadi di beberapa kampung di Gunung Tabur yang terungkap dalam musrenbang di kecamatan tersebut beberapa waktu lalu. Bahkan ada bangunan sekolah sudah berdiri cukup baik, namun akses menuju sekolah masih memprihatinkan. Jalan yang berlumpur dan becek saat musim hujan membuat siswa harus berjuang ekstra untuk menempuh pendidikan.
“Sekolahnya sudah bagus, tapi jalannya jauh dan kondisinya kurang mendukung. Anak-anak tidak seharusnya berangkat sekolah dalam kondisi becek-becekan. Ini harus menjadi perhatian serius. Pendidikan itu investasi jangka panjang, maka infrastrukturnya juga harus disinkronkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar pembangunan infrastruktur tidak dilakukan secara parsial. Menurutnya, penyediaan air bersih, lampu jalan, fasilitas sanitasi seperti WC umum, serta sistem drainase harus dirancang secara terpadu agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Persoalan lain yang turut disorot adalah kebutuhan pembangunan turap di sejumlah kampung. Namun demikian, Dedy mengakui bahwa pembangunan turap memerlukan anggaran yang tidak sedikit, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan.
“Turap ini memang anggarannya cukup tinggi. Dengan kondisi efisiensi, kita harus mengkaji alternatif konstruksi yang lebih aman, lebih kuat, namun juga lebih ekonomis. Pemerintah daerah dan DPRD harus duduk bersama mencari solusi terbaik,” jelasnya.
Dirinya mengakui adanya kesenjangan persepsi antar kampung. Ketika satu kampung telah memiliki turap yang baik, kampung lain menuntut fasilitas serupa. Hal ini, menurutnya, menjadi pekerjaan rumah bersama antara legislatif dan eksekutif agar pemerataan pembangunan dapat diwujudkan secara bertahap dan adil.
“Jadi, penyelesaian persoalan infrastruktur di Gunung Tabur tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan memerlukan sinergi antara Pemerintah daerah, DPRD, Pemerintah provinsi, hingga Pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing,” ungkapnya.
“Ini bukan hanya soal membangun fisik, tapi soal bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Infrastruktur yang baik akan membuka akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Itu yang harus kita kejar bersama,” tambah Dewan asal Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu. (Adv/Nht/Bin)
