TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Setelah mengikuti kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun anggaran (TA) 2026, ternyata sekitar 80 persen usulan yang dipaparkan perkampungan melalui Kepala Kampung (Kakam) nya, dominan tentang jalan poros dan infrastruktur dasar. Berarti, hal itu memang kebutuhan mendesak masyarakat, seyogyanya harus menjadi prioritas pembangunan daerah.
“Jika beberapa kampung menyerukan poin yang sama, artinya memang sedang ada masalah mendasar yang harus kita benahi bersama,” ungkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Berau, Sakirman, dalam perbincangan baru baru ini.
Mengacu dari aspirasi perkampungan, dirinya mendorong agar tim teknis organisasi perangkat daerah (OPD) segera turun ke lapangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas usulan masyarakat melalui kepala kampung tersebut. Jika hasil evaluasi dilapangan memang sama dengan keluhan, artinya masalah itu memang sangat diperlukan masyarakat.
“Jadi, apapun yang disampaikan oleh warga melalui Kakam nya menjadi tanggung jawab kita bersama, sebab mereka yang membawa aspirasi warganya juga akan bertanggungjawab kepada masyarakatnya,” imbuh Politokus asal Partai Keadilan sosial (PKS) tersebut.
Masih penilaiannya, bagaimanapun dan apapun keluhan masyarakat, Sakirman mengajak Pemerintah daerah melalui OPD terkait yang menangani dan terkait langsung dengan usulan prioritas tersebut untuk serius menanganinya. Hal itu dimaksudkan agar keluhan dari infrastrukktur dasar tersebut tidak terus berulang dan dikeluhkan masyarakat.
“Jangan sampai keluhan kebutuhan infrastruktur dasar ini dianggap remeh dan kurang direspon, apalagi terkait jalan poros, air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kita juga tidak ingin jika lemahnya koordinasi proyek Pemerintah daerah dengan kampung menjadi penyebab kurang maksimalnya realisasi dilapangan,“ tutur Sakirman lagi.
Lanjutnya, keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur dasar yang masih belum optimal dan merata diseluruh kampung harus disikapi dengan tegas. Karena pembangunan kampung tidak hanya membutuhkan anggaran, tetapi juga komitmen dan koordinasi antar OPD agar ketimpangan infrastruktur tidak terus terjadi di perkampungan. (Adv/Nht)
