Dedy Okto: Wajar Masih Banjir
TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Drainase di perkotaan, menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, kelemahannya ada pada sistem penangannya.
Dirinya menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) belum maksimal, khususnya dalam pembangunan saluran primer sebagai jalur utama pembuangan air menuju sungai besar. Ditambah persoalan sedimentasi yang dinilai menjadi salah satu penyebab tersumbatnya aliran air.
“Selama ini pembangunan lebih banyak difokuskan pada saluran sekunder, sementara saluran primer yang berfungsi mengalirkan air langsung ke sungai utama justru belum optimal tersentuh. Jadi wajar masih terjadi banjir, karena tidak adanya saluran primer yang dibuat,” ungkapnya.
Hal ini sangat dirinya sayangkan, penanganan drainase, sekundernya dahulu yang dibangun, tapi primer yang langsung membuang ke sungai besar itu tidak diprioritaskan. Contohkan kondisi di wilayah Bedungun dan Kedaung Kecamatan Tanjung Redeb yang kerap terdampak banjir saat hujan deras.
“Itu terjadi, karena tidak adanya jalur primer yang lurus dan memadai membuat aliran air berbelok-belok sehingga tidak efektif mengalir ke sungai. Akibatnya, air meluap ke permukiman warga. Belum lagi karena sedimentasi, menyebabkan selokan tersumbat. Oleh sebab itu, DPUPR kami minta tangani saluran primer drainase juga di barengi dengan lakukan normalisasi saluran,” ujarnya lagi
Tambah Dedy Okto, kapasitas tampungan dan ukuran pipa drainase di sejumlah titik di perkotaan juga tidak lagi memadai untuk menampung debit air saat hujan lebat. Pipa berdiameter kecil dinilai tidak efektif dan perlu diganti dengan ukuran yang lebih besar agar daya tampung meningkat.
Petinggi di lembaga legeslatif Bumi Batiwakkal itu juga menekankan pentingnya respons cepat dari dinas terkait setiap kali terjadi banjir. Ia berharap jajaran DPUPR tidak hanya bereaksi setelah isu tersebut ramai di media, tetapi langsung turun ke lapangan untuk mengevaluasi penyebab dan mencari solusi teknis secara menyeluruh.
“Setiap ada banjir, harus langsung dilihat apa masalahnya di lapangan. Jangan sampai masyarakat terus mengeluh karena persoalan yang sebenarnya bisa dibenahi,” kata Dedy Okto.
Sebagai mantan pejabat di lingkungan DPUPR, Dedy menyampaikan semua hal tersebut sebagai bentuk dorongan agar perbaikan dilakukan secara serius dan terukur. Dirinya meminta agar evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase perkotaan segera dilakukan, termasuk pembebasan lahan jika memang diperlukan untuk pembangunan saluran primer yang terintegrasi.
Dengan sorotan tersebut, DPRD berharap perbaikan sistem drainase dan pengendalian banjir di Tanjung Redeb dapat menjadi prioritas pembangunan, sehingga masyarakat tidak lagi dihantui genangan air setiap musim hujan. (Adv/Nht/Bin)
