TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Persoalan penerangan di wilayah Kabupaten Berau hingga saat ini masih selalu di keluhkan masyarakat, khususnya di perbatasan dan perkampungan di kecamatan di luar kota Tanjung redeb. Padahal keberadaan infrastruktur kelistrikan dan penerangan jalan Umum (JPU) yang memedai bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari.
Mengungkapkan hal itu Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bumi Batiwakkal, Rahman. “Menyikapi penerangan yang minim tersebut, alternatif bisa di coba Pemerintah daerah (Pemda) dengan pengambilan jaringan listrik dari arah Kalimantan Utara (Kaltara), untuk di perbatasan,” katanya.
Sebab tambahnya, jika suplai ditarik dari jalur kilometer 12 arah Kabupaten Berau, jarak yang harus ditempuh mencapai sekitar 30 kilometer. Hal ini dinilai kurang efisien baik dari sisi teknis maupun pembiayaan. Karena itu, opsi interkoneksi dari wilayah Kaltara dinilai lebih rasional dan telah diperjuangkan di tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Hasil perjuangan Pemda itulah menjadi harapan masyarakat perbatasan. Harapan mereka, jangan karena tinggalnya di perbatasan tidak memperoleh fasilitas umum yang layak, utamanya kebutuhan mereka akan listrik,” tutur Rahman lagi.
Selain persoalan jaringan listrik skala besar, dirinya juga menyoroti isu yang terlihat sederhana namun berdampak langsung pada keamanan sosial, yakni minimnya PJU di perkampunga, khususnya di Kelurahan Gunung Tabur RT 1. Hal itu ia temukan berdasarkan kunjungan dan aspirasi warga, terdapat permintaan mendesak untuk pemasangan dua unit PJU tambahan. Permintaan tersebut bahkan dikategorikan sebagai kebutuhan darurat oleh masyarakat setempat.
“Permintaannya hanya dua titik penerangan. Karena emergensi, karena lokasi tersebut gelap dan sering dimanfaatkan anak-anak muda untuk kegiatan yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Oleh sebab itu informasi yang diterimanya, usulan tersebut telah diajukan sebelumnya namun tidak terakomodasi dalam anggaran tahun 2025. Padahal, warga menilai penerangan jalan sangat penting untuk mencegah potensi kenakalan remaja dan menjaga ketertiban lingkungan pada malam hari.
Di satu sisi, pembangunan infrastruktur besar seperti jaringan listrik lintas wilayah membutuhkan perencanaan dan koordinasi lintas provinsi. Di sisi lain, kebutuhan sederhana seperti PJU di perkampungan belum terealisasi maksimal.
Rahman menilai bahwa pencegahan masalah sosial harus dimulai dari penyediaan fasilitas dasar yang memadai. Lingkungan yang gelap dan minim pengawasan berpotensi menjadi ruang terjadinya perilaku menyimpang, terutama di kalangan remaja. “PJU manfaatnya besar untuk menjaga lingkungan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Lanjut Dewan asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, dirinya tidak akan bosan untuk mendorong percepatan koordinasi lintas daerah terkait suplai listrik perbatasan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Dengan demikian, peningkatan infrastruktur kelistrikan di Kecamatan Gunung Tabur dan perkampungan lainnya diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat keamanan dan ketahanan sosial masyarakat setempat. (Adv/Nht/Bin)
