TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Pasca musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) Tingkat kecamatan di gelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau yang juga diikuti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diharapkan jangan sekadar agenda seremonial atau formalitas tahunan tanpa hasil yang terukur.
“Forum tersebut selalu dihadiri unsur Pemerintah daerah dan Para pemangku kepentingan, karena itu saya menilai partisipasi dan kualitas diskusi masih perlu dievaluasi. Kenapa? Sebab banyak aspirasi yang terjaring namun minim yang terealisasi. Itu juga penyebab kondisi forum yang mulai ditinggalkan sebagian peserta sebelum pembahasan tuntas, sehingga esensi musyawarah dinilai belum maksimal,” ungkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sanggam, M Ichsan Rafi baru baru ini.
Menurutnya, sebagai ibu kota kabupaten, Tanjung Redeb merupakan cerminan kinerja pembangunan Kabupaten Berau. Seluruh pusat layanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi terpusat di wilayah ini. Namun, berbagai persoalan klasik seperti banjir, pengelolaan sampah, dan ketidakpastian layanan kesehatan dinilai belum menunjukkan penyelesaian yang signifikan.
“Kalau perencanaannya hanya formalitas, bagaimana masalah banjir, sampah, dan layanan kesehatan bisa selesai? Musrenbang ini musyawarah, harus ada ruang diskusi dan perdebatan yang aka nada hasilnya,” tegas Wakil Rakyat asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
Poin utama yang disoroti Dewan akrab di sapa Daeng Icang tersebut, adalah kesenjangan antara besarnya alokasi anggaran yang masuk ke ibu kota kabupaten dengan capaian output pembangunan yang dirasakan masyarakat. Ia menilai, Tanjung Redeb sebagai wajah Kabupaten Berau seharusnya menunjukkan indikator keberhasilan yang konkret dan terukur, bukan sekadar daftar usulan program.
Ia juga mengkritisi pola pelaksanaan Musrenbang yang dinilai kurang memberikan ruang pembahasan mendalam. Menurutnya, agenda strategis daerah tidak seharusnya dibahas secara terburu-buru tanpa diskusi komprehensif. Sebagai solusi, Icang mendorong perubahan pendekatan dalam perencanaan dan eksekusi program pembangunan.
“Saya selaku anggota legeslatif di daerah ini meminta, agar hasil musrenbang tidak berhenti sebagai catatan administratif, melainkan dirumuskan menjadi daftar output yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala, minimal setiap tiga bulan. Kalau Tanjung Redeb adalah wajah Berau, maka hasilnya harus terlihat. Titik banjir berkurang, sampah tertata, layanan kesehatan meningkat, dan puskesmas semakin kuat. Itu yang harus menjadi patokan,” imbuhnya.
Melalui evaluasi ini, Ichsan Rafi berharap setiap musrenbang ke depan benar-benar menjadi forum strategis yang menghasilkan kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban perencanaan tahunan. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan pengawasan berkelanjutan agar setiap rupiah anggaran yang dialokasikan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. (Adv/Nht/Bin)
