TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Kondisi jalan poros Kelay kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau. Karena kerusakan pada badan jalan itu hingga kini belum ada sentuhan perbaikan. Hal itu membuat masyarakat sebagai pengguna jalan tersebut kerap teriak, ditambah rentan terjadi tanah longsor kalau musim penghujan dan tanjakan curam yang sulit di lalui.
Meskipun saat ini tersedia jalur alternatif melalui jalan baru ke wilayah pesisir, namun hal itu belum bisa menjadi solusi. Sebab, transfortasi via darat akses terdekat menuju ke kabupaten kota lain di Kalimantan Timur bagi masyarakat sekitar kota Tanjung Redeb tetap melalui jalur Kelay. Termasuk kebutuhan vital bagi warga yang tinggal, bekerja, dan mengelola usaha di wilayah tersebut. Sehingga kerusakan jalan yang masih masif disebut telah menghambat aktivitas sosial ekonomi dan menambah beban biaya transportasi.
“Jadi tetap perlu ada perbaikan jalan di Kelay. Meskipun ada jalur alternatif ke pesisir, demi menjawab harapan masyarakat selama ini,” ungkap Wakil Ketua II lembaga legeslatif Bumi Batiwakkal Sumadi dalam obrolan di kantor Dewan Jl Gatot Subroto, Tanjung Redeb, selasa (31/3/2026) lalu.
Menurut beliau, sebelumnya telah ada alokasi anggaran nasional sekitar Rp 38 miliar untuk peningkatan ruas jalan dari Kampung Labanan, Kecamatan Teluk Bayur hingga Ke Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang dikerjakan oleh PT Yasin. Namun untuk titik-titik terparah di wilayah Kelay belum tersentuh, sehingganya memerlukan tindak lanjut tambahan.
DPRD Berau akan mengusulkan percepatan penanganan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Wakil Rakyat asal daerah, termasuk Makmur HAPK, selaku Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur. Dia berharap legislator tingkat provinsi dapat memperjuangkan agar ruas jalan Kelay masuk dalam prioritas penanganan infrastruktur secepatnya.
“Harapan kami provinsi bisa memperjuangkan perbaikan jalan Kelay. Banyak warga sekarang terpaksa lewat jalur pesisir, merskipun lebih jauh kalau warga asal kecamatan sekita kota Tanjung Rede, tetapi Kelay tetap harus di perbaiki. Jangan sampai karena ada alternatif, jalur itu di abaikan, kasihan juga masyarakat di sana merasa terabaikan,” tegasnya.
Sumadi menambahkan, keberadaan jalur alternatif tidak boleh menjadi dalih untuk mengabaikan jalur utama Kelay, karena keduanya memiliki peran berbeda dalam mendukung konektivitas antarwilayah di Kota Sanggam. Dirinya juga menilai bahwa pembenahan infrastruktur adalah langkah yang mendesak untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal.
“Mudah-mudahan wilayah Kelay tetap mendapatkan perhatian. Kalau jalannya tidak diperbaiki, mobilitas akan semakin terhambat. Oleh karena itu DPRD akan mendorong follow up dan memastikan penanganannya tidak terhenti,” pungkas Tokoh politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. (Adv/Nht/Bin)
