SAMARINDA, Swarakaltim.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa ratusan pokok pikiran (pokir) yang dihimpun DPRD bukan daftar wajib yang seluruhnya harus masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan sekadar bank aspirasi masyarakat.
Ia menilai, pembatasan usulan menjadi sekitar 25 pokir justru berpotensi mereduksi kebutuhan riil masyarakat yang beragam sejak awal proses perencanaan.
Menurut Hasanuddin, pembahasan pokir melalui panitia khusus (pansus) hanya berfungsi sebagai instrumen penjaringan aspirasi yang sifatnya terbuka dan dinamis, bukan angka baku yang harus direalisasikan.
“Pansus Pokir itu kan instrumen saja, istilahnya kamus usulan. Kamus usulan ini boleh banyak tapi belum tentu terisi, karena kita belum tahu berapa jumlahnya,” ujarnya, Selasa (6/4/2026).
Ia menjelaskan, banyaknya usulan justru mencerminkan kondisi riil di lapangan, di mana kebutuhan masyarakat tersebar di berbagai sektor dan umumnya berskala kecil namun mendesak.
“Seharusnya sampai 160. Aspirasi masyarakat itu kecil-kecil saja, paling jalan, mesin kapal untuk nelayan, terus mungkin bibit-bibit,” katanya.
Di sisi lain, ia menyoroti bahwa ruang program pemerintah sejatinya cukup luas jika mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan bagi kelompok rentan.
Namun, menurutnya, program tersebut belum diuraikan secara detail sehingga terlihat terbatas.
“Program pemerintah itu tidak di-breakdown terkait SPM. Padahal, jika dipecah, jumlahnya bisa lebih banyak dari 160,” ujarnya.
Meski begitu, ia tidak menampik bahwa kemampuan anggaran daerah menjadi faktor penentu dalam merealisasikan usulan-usulan tersebut.
“Kalau aspirasinya bisa besar kan di sepuluh kabupaten/kota. Cuma anggarannya cukup enggak, apalagi sekarang fiskal kita belum begitu baik,” katanya.
Hasanuddin menegaskan, pembahasan pokir masih berproses dan belum mencapai titik akhir. DPRD bersama pemerintah provinsi akan kembali duduk bersama untuk merumuskan langkah terbaik.
“Mudah-mudahan nanti pertemuan dengan Pak Gubernur bisa mencari jalan,” pungkasnya.(DHV)
