SAMARINDA, Swarakaltim.com – Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, mewanti-wanti agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak menghapuskan alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) bagi kabupaten dan kota. Hal tersebut disampaikannya sebagai harapan besar seluruh pemerintah daerah dalam Musrenbang RKPD Kaltim Tahun 2027 di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (30/4/2026).
Saefuddin menyebut bahwa dukungan dari provinsi tersebut sangat dinantikan untuk menutupi kekurangan pagu anggaran yang dialami daerah. Ia berharap permohonan yang diajukan oleh kabupaten dan kota dapat mengetuk kebijakan pemerintah provinsi.
“Ya harapan pemerintah kota kabupaten itu kan semua Bankeu mohon untuk diadakan. Karena itu sebagai support anggaran pemerintah kabupaten kota yang ada di seluruh Kalimantan Timur. Makanya semua usulan tadi dimasukkan, menyampaikan Bankeu jangan dihilangkan,” kata Saefuddin.
Menurutnya, keberadaan Bankeu sangat krusial karena dananya langsung masuk ke dalam batang tubuh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan adanya kepastian dana tersebut, pemerintah kabupaten dan kota bisa segera mengeksekusi berbagai kegiatan pembangunan yang telah direncanakan.
“Kalau itu sudah masuk, anggarannya berarti sudah ada di situ, kegiatan-kegiatan pelaksanaannya segera dilaksanakan oleh kabupaten kota. Karena memang pagu anggaran yang kita dapatkan di kota itu masih kurang,” ungkapnya.
Saefuddin juga tidak menampik kondisi fiskal saat ini cukup berat akibat minimnya Dana Bagi Hasil (DBH). Hal ini memaksa daerah untuk melakukan efisiensi atau pengurangan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah harus tetap berusaha agar belanja pembangunan tetap berjalan efektif.
“Kita ini sebenarnya prihatin, tapi kita harus berusaha untuk gimana pemerintah kabupaten kota dengan belanja yang pengurangan-pengurangan DPA dan lain sebagainya itu dapat bisa terlaksana dengan baik,” tuturnya.
Menutup keterangannya, Saefuddin memberikan saran alternatif jika nantinya skema Bankeu mengalami perubahan. Ia meminta agar program-program dari provinsi dialihkan menjadi belanja langsung yang tepat sasaran di wilayah kabupaten dan kota.
“Kalau toh memang itu tidak ada, tolong program-program belanja langsung dari pemerintah provinsi yang mengena kepada kabupaten kota dengan pokok-pokok program yang ada,” pungkas Saefuddin.(DHV)
