Foto saat Dirut Perumda Saipul Rahman memberikan pengarahan kepada anggotanya
TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Direktur Perusahaan umum daerah (Perumda) Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman, mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu persoalan serius yang memengaruhi efektivitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara di kantor beliau Jl Raja Alam 1, Tanjung Redeb.
“Kondisi internal perusahaan daerah yang harus bertahan dengan jumlah pegawai yang jauh di bawah kebutuhan ideal, karena masih harus menyesuaikan operasional dengan kondisi tarif air yang belum mengalami penyesuaian signifikan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada keterbatasan anggaran perusahaan, termasuk dalam hal penambahan tenaga kerja,” ungkap Saipul.
Menurutnya, kebutuhan ideal pegawai untuk mengelola pelayanan air bersih di Kabupaten Berau seharusnya mencapai sekitar 300 orang. Namun kenyataannya, perusahaan daerah tersebut saat ini hanya memiliki sekitar 100 pegawai aktif.
“Kita ini sebenarnya membagi pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh 300 orang, tapi sekarang dikerjakan oleh sekitar 100 orang saja,” ujar beliau lagi menambahkan.
Akibatnya, beban kerja yang seharusnya ditangani oleh beberapa orang sering kali harus ditanggung oleh satu pegawai. Kondisi tersebut, kata Saipul, sudah berlangsung sejak lama dan menjadi salah satu strategi perusahaan agar tetap bisa bertahan secara finansial.
Saipul menjelaskan bahwa sejak tahun 2011 hingga saat ini PDAM Berau tetap beroperasi dengan pola kerja yang menuntut efisiensi tinggi dari pegawai yang ada. Salah satu caranya adalah dengan menahan penambahan tenaga kerja agar beban gaji tidak semakin membengkak.
“Beban pekerjaan tiga orang sering kali harus dikerjakan oleh satu orang. Itu cara kita bertahan supaya biaya operasional tetap bisa ditekan,” jelasnya.
Pimpinan perusahaan pelat merah itu juga menuturkan bahwa sebenarnya banyak masyarakat yang berminat untuk bekerja di Perumda Air Minum. Namun keterbatasan anggaran membuat perusahaan tidak dapat merekrut pegawai baru meskipun kebutuhan tenaga kerja sangat mendesak.
“Persoalan utama bukan pada ketersediaan calon pegawai, melainkan pada kemampuan perusahaan untuk membayar gaji mereka secara berkelanjutan. Banyak yang ingin masuk kerja, dan sebenarnya kami juga kekurangan orang. Tapi kalau kita rekrut, uang untuk membayar gajinya dari mana?,” katanya.
Saipul juga membandingkan kondisi PDAM Berau dengan perusahaan air minum di daerah lain, seperti Kabupaten Kutai Timur. Menurutnya, salah satu alasan harga pokok produksi (HPP) di daerah tersebut lebih tinggi adalah karena jumlah pegawai yang jauh lebih banyak. Dengan jumlah SDM yang lebih besar, pembagian pekerjaan dapat dilakukan lebih spesifik dan terstruktur. Sementara di Berau, keterbatasan tenaga kerja membuat satu pegawai harus menangani berbagai tugas sekaligus.
“Di daerah lain pegawainya bisa tiga kali lipat dari kita. Jadi pembagian kerja lebih jelas. Kalau di sini satu orang bisa menangani beberapa pekerjaan sekaligus,” imbuh beliau sekaligus menjawab pertanyaan. (Nht/Bin)
