SAMARINDA, Swarakaltim.com – Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda bergerak cepat menyisir sekolah-sekolah negeri di kawasan pinggiran yang masih sepi peminat. Langkah operasional ini diambil sebagai solusi langsung untuk menyelamatkan hak pendidikan 16 calon siswa yang hingga kini statusnya belum terdaftar secara resmi pada sistem penerimaan murid baru.
Pemerintah Kota mengimbau para orang tua yang merasa anaknya belum mendapatkan bangku sekolah pasca-seleksi utama untuk segera bersikap proaktif menjalin komunikasi dengan pihak kedinasan. Kecepatan koordinasi dinilai menjadi kunci utama agar belasan anak tersebut tidak tertinggal dalam mengikuti rangkaian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang kini sedang bergulir.
“Proses penyaluran seluruh sisa anak dari kelompok aduan ini kami lakukan sesegera mungkin, dan perkembangannya saat ini tinggal 16 murid lagi karena satu anak sudah melapor kembali dan langsung kami berikan tempat. Masalahnya, hingga hari ini kami masih kesulitan menghubungi 16 orang tua murid sisanya karena data kontak mereka sulit dilacak,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Dosdikbud Kota Samarinda, Mohammad Wahiduddin, Selasa (14/7/2026).
Mohammad Wahiduddin menjelaskan bahwa penumpukan berkas pendaftaran selama ini cenderung terpusat pada sekolah-sekolah di wilayah perkotaan yang dianggap favorit oleh masyarakat. Kondisi sebaliknya justru terjadi pada sekolah negeri yang berada di wilayah luar pusat kota, yang hingga kini dilaporkan masih memiliki ketersediaan ruang kelas yang melimpah.
“Kuota bangku sekolah sebenarnya masih sangat longgar di beberapa titik, hanya saja sekolah-sekolah di wilayah perkotaan memang sudah penuh. Untuk sekolah di kawasan pinggiran seperti Palam, Bangkal, Sungai Siring, hingga Guntung Manggis itu kondisinya masih sepi peminat, baik untuk jenjang Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama,” urai Mohammad Wahiduddin.
Disdikbud berkomitmen penuh untuk menjunjung tinggi aspek kemanusiaan dan keadilan wilayah dalam mendistribusikan belasan murid tersisa tersebut. Skema penawaran sekolah alternatif akan didasarkan pada perhitungan jarak tempuh yang rasional agar tidak membebani kondisi fisik siswa maupun kemampuan finansial orang tua dalam jangka panjang.
“Prinsip utama kami adalah tetap menempatkan anak di sekolah yang paling dekat dengan domisilinya, kami tidak ingin menaruh siswa di sekolah yang sangat jauh dari rumahnya karena itu sangat tidak manusiawi. Kami berharap para orang tua segera melapor ke dinas agar kami bisa mencocokkan alamat rumah dengan peta sekolah alternatif yang kursinya masih tersedia,” tutup Mohammad Wahiduddin.(DHV)
