SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali mengambil langkah tegas dalam mengelola alokasi anggaran daerah. Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Pemkot memperketat pemangkasan pos belanja operasional internal yang dinilai tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.
Kebijakan efisiensi ini secara spesifik menyasar alokasi biaya perjalanan dinas aparatur, anggaran makan-minum instansi, hingga penyelenggaraan kegiatan seremonial di lingkungan pemerintah kota.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa pengetatan ini wajib dilanjutkan mengingat ruang fiskal daerah yang makin terbatas akibat penyesuaian skema transfer dari pemerintah pusat.
“Efisiensi misalnya makan-minum masih akan terus berlanjut. Efisiensi perjalanan dinas wajib terus berlanjut. Efisiensi belanja-belanja yang sifatnya seremonial tetap akan berlanjut,” ujar Andi Harun Jumat (14/8/2026).
Andi Harun meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk realistis dan memahami kemampuan keuangan daerah. Para pimpinan perangkat daerah diwanti-wanti agar tidak memaksakan usulan program yang berada di luar skala prioritas utama.
Langkah rasionalisasi ini dirancang agar setiap rupiah APBD yang dibelanjakan memiliki daya ungkit nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga.
“Duitnya memang cuma segitu. Hendak memaksakan, gila sorang,” tegas Wali Kota.
Keterbatasan anggaran dipandang Pemkot Samarinda sebagai momentum berharga untuk memperkuat kultur belanja yang berkualitas dan akuntabel. Kendati alokasi program disesuaikan dengan kapasitas fiskal, akselerasi pembangunan dan kĺlualitas pelayanan publik dipastikan tetap berjalan optimal.
Kebijakan ini menjadi bukti komitmen Pemkot Samarinda dalam menyelaraskan arah fiskal daerah dengan kebijakan efisiensi nasional.
“Sudah, syukuri apa yang ada tapi tetap pelayanannya yang paling penting adalah susun belanja yang berkualitas,” pungkas Andi Harun.(DHV)
