Bupati Berau Tekankan Amanah Rakyat di Tengah Efisiensi Anggaran

Foto Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas Bersama Muhammad Amin Beserta Istri Usai Dilantik 

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Bupati Kabupaten Berau, Sri Juniarsih Mas, mengingatkan anggota DPRD yang baru melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), Muhammad Amin dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), agar segera beradaptasi dan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Pergantian tersebut dilakukan untuk mengisi sisa masa jabatan 2024–2029 setelah anggota DPRD Berau, H. Suriansyah, meninggal dunia pada Juni 2026. Sri Juniarsih menyampaikan penghargaan atas pengabdian almarhum selama menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Beliau berharap Muhammad Amin dapat meneruskan tanggung jawab yang ditinggalkan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat yang kini berada di pundaknya.

Penekanan itu disampaikan Petinggi Bumi Batiwakkal dalam sambutannya di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Sei Bedungun, Tanjung Redeb, Rabu (14/10/2026).

“Menjadi anggota legislatif tidak cukup hanya hadir dalam rapat dan menjalankan agenda kelembagaan. Seorang wakil rakyat harus aktif menjalin komunikasi dengan konstituen, sesama anggota dewan lintas partai, serta pemerintah daerah agar persoalan masyarakat dapat diperjuangkan melalui kebijakan yang tepat,” ungkap beliau.

Karena itu tambahnya, ia menekankan bahwa jabatan publik merupakan tanggung jawab pelayanan, bukan sekadar kedudukan politik. Tantangan tersebut dinilai semakin besar karena kondisi keuangan daerah saat ini tidak seleluasa sebelumnya. Oleh sebab itu, Sri Juniarsih meminta Muhammad Amin membangun koordinasi dengan pimpinan dan anggota DPRD maupun kepala organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan anggaran.

“Saya meminta, hubungan eksekutif dan legislatif harus tetap terjaga tanpa menghilangkan fungsi pengawasan serta kewenangan masing-masing di tengah kondisi keuangan sekarang ini. Perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Justru melalui diskusi, kritik yang membangun, dan pengawasan, kualitas pemerintahan bisa terus diperbaiki. Terpenting, kemitraan ini mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati, Sri Juniarsih.

Selain menyoroti tugas kedewanan, Sri Juniarsih mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan perilaku sebagai pejabat publik. Menurutnya, setiap tindakan pejabat akan menjadi perhatian masyarakat, sehingga sikap ramah, komunikasi yang baik, serta keterbukaan dalam menjalankan tugas harus terus dijaga. Dirinya juga menyinggung pentingnya konfirmasi dan kerja sama dengan media agar pemberitaan memiliki informasi yang akurat dan berimbang. (Nht/Bintang)

www.swarakaltim.com @2024