SAMARINDA, Swarakaltim.com – Persoalan antrean panjang dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang masuk dalam tujuh tuntutan utama Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat mendapat tanggapan mendalam dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim). Rudy Mas’ud, Gubernur Kaltim membeberkan akar masalah di lapangan dipicu oleh keterbatasan kapasitas alokasi harian di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Di hadapan ratusan massa aksi yang memadati halaman Kantor Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menegaskan stok BBM serta kesiapan sarana dispenser di SPBU pada dasarnya tidak mengalami kendala teknis.
Rudy Mas’ud menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasinya dengan Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) wilayah Samarinda dan Balikpapan, seluruh SPBU dan nosel penyaluran jenis Pertalite hingga Biosolar dinyatakan siap beroperasi penuh.
“Bahan bakarnya ready, SPBU-nya siap, dan nosel-nosel nya siap menyalurkan. Hari ini posisi Pertamina sebenarnya over 10 persen. Namun, kapasitas tampung dan alokasi harian SPBU kita yang terbatas membuat pasokan cepat habis,” kata Rudy Mas’ud di hadapan massa, Rabu (21/10/2026).
Rudy Mas’ud membenarkan keluhan para mahasiswa dan masyarakat terkait fenomena SPBU yang kerap kehabisan stok pada sore hari. Ia merincikan SPBU di wilayah pinggiran atau pesisir rata-rata hanya mendapat alokasi kapasitas sekitar 700 ton per bulan untuk seluruh jenis BBM. Sementara untuk SPBU di pusat kota, kuota harian rata-rata hanya berkisar 30 ton per hari atau sekitar 900 ton per bulan.
Kondisi alokasi yang terbatas tersebut dinilai tidak sebanding dengan tingginya volume kendaraan di Kaltim, sehingga pasokan BBM yang masuk pada pagi hari biasanya sudah ludes pada sore atau malam hari.
“Benar yang disampaikan adik-adik semua, kalau tiba pagi, sore pasti habis. Paling lambat jam 8 malam sudah habis. Ini yang harus kita kawal bersama-sama. Kebijakan kuota dan alokasi ini adanya di pemerintah pusat,” ujar Rudy Mas’ud.
Guna mengatasi persoalan antrean kendaraan yang mengular di SPBU, Gubernur Kaltim berkomitmen untuk membawa data teknis tersebut ke tingkat kementerian dan jajaran direksi BUMN di Jakarta.
Rudy Mas’ud menegaskan Pemprov Kaltim akan mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama PT Pertamina (Persero), serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menambah alokasi kuota harian serta memperpanjang durasi operasional distribusi hingga malam hari.
“Kebijakan ini harus kita diskusikan dengan baik dengan Menteri ESDM, Dirut Pertamina, maupun Danantara. Kita harus cari solusi agar cepat selesai. Kalau distribusinya bisa ditambah dan dilayani sampai jam 10 malam, haqqul yakin insyaallah antrean tidak akan mengular lagi,” pungkas Rudy Mas’ud.(DHV)
