SAMARINDA, Swarakaltim.com – Keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang kerap melenceng dari jadwal resmi PLN turut dijawab langsung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim). Menanggapi poin tuntutan Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat, Rudy Mas’ud, Gubernur Kaltim melontarkan kritik pedas terhadap keandalan jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Bumi Etam.
Di hadapan ratusan massa aksi di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud membeberkan alasan teknis utama di balik krisis listrik saat ini disebabkan oleh gangguan pasokan gas pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Senipah serta pemeliharaan mesin (overhaul) di sejumlah unit pembangkit.
Rudy Mas’ud mengungkapkan, berdasarkan penjelasannya dengan pihak General Manager (GM) PLN Unit Induk Distribusi Kaltimtara, gangguan pasokan gas di Senipah serta percepatan perbaikan di Teluk Balikpapan tengah diupayakan agar pemadaman tidak semakin meluas.
“Pertama, PLTU yang ada di Senipah sekarang trouble gangguan berkaitan dengan supply gasnya. Yang kedua di Teluk Balikpapan, beliau janji hari ini akan dipercepat untuk bisa selesai agar bisa mendistribusikan pasokan listrik,” kata Rudy Mas’ud, Rabu (21/10/2026).
Rudy Mas’ud menyentil klaim rasio elektrifikasi PLN di Kaltim yang disebut-sebut telah mencapai 98 persen, namun tidak sebanding dengan fakta lapangan di mana warga justru mengalami pemadaman berkepanjangan melebihi durasi yang dijadwalkan.
“Saya nanti akan ketemu juga dengan Dirut PLN menyampaikan bagaimana tentang keandalan listrik. Rasio elektrifikasi katanya 98 persen, tapi kenyataannya kita bergiliran hidup, bukan bergiliran mati! Ini yang perlu kita suarakan bersama-sama,” ujar Rudy Mas’ud.
Selain persoalan teknis PLN, Gubernur Kaltim membeberkan fakta mengenai kepemilikan aset Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cahaya Fajar Kaltim (CFK) di Embalut, Kutai Kartanegara (Kukar). Rudy Mas’ud menyayangkan porsi kepemilikan saham daerah yang tergerus drastis dari masa ke masa.
Rudy Mas’ud menjelaskan saham Kaltim di CFK yang dulunya dikuasai hingga 79 persen, kini menyusut drastis hanya tersisa 17,6 persen. Oleh karena itu, ia mengajak jajaran mahasiswa dan elemen masyarakat untuk bersatu mengawal pengambilalihan porsi saham mayoritas agar pengelolaan pembangkit tersebut kembali sepenuhnya menjadi milik daerah melalui Perusahaan Daerah (Perusda).
“Ini bukan persoalan batu bara, batu bara kita ada. Tapi banyak yang melaksanakan overhaul termasuk di CFK. Ingat, CFK itu punya masyarakat Kaltim. Dulu sahamnya 79 persen, sekarang tinggal 17,6 persen. Kalau bisa kita ambil CFK itu untuk punya Perusda dan itu milik Kalimantan Timur. Kami perlu bantuan adik-adik semuanya, kita kawal bersama-sama,” ajak Rudy Mas’ud.(DHV)
