SAMARINDA, Swarakaltim.com – Gelombang unjuk rasa ratusan massa Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat di Kantor Gubernur Kalimantan Timur belum menemui titik temu memuaskan. Elemen gabungan mahasiswa dan masyarakat umum tersebut menilai penjelasan Rudy Mas’ud, Gubernur Kaltim saat menemui massa aksi sebagian besar masih bersifat normatif serta tidak menjawab substansi persoalan di lapangan.
Angga Wato, Jenderal Lapangan Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat Kaltim menegaskan dari tujuh poin tuntutan yang dilayangkan, respons pemerintah daerah dinilai sangat mengecewakan.
“Sembilan puluh persen jawabannya normatif. Cuma satu saja jawaban yang konkret, terkait pejabat yang arogan kemarin akan dipecat. Yang sangat mengecewakan itu isu listrik sama BBM, data-datanya dari mana? Omong kosong semua itu. Sama program Gratispol, itu mengecewakan sekali,” kata Angga Wato usai Rabu (21/10/2026).
Angga Wato mengungkapkan, kemarahan massa aksi dipicu oleh ketidakselarasan antara klaim pejabat Pemprov Kaltim dengan fakta pahit yang dirasakan warga. Terkait persoalan krisis Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), massa mendesak Pemprov Kaltim secara berani menyatakan sikap resmi mendorong pusat menetapkan status bencana nasional, bukan sekadar memberikan narasi pembelaan.
Sementara mengenai tuntutan evaluasi total program Gratispol, Angga Wato menyayangkan respons Gubernur Kaltim yang justru membalikkan beban tanggapan dengan meminta mahasiswa menandatangani surat pernyataan pencabutan program. Sikap tersebut dinilai mengabaikan substansi kajian dan evaluasi kritis yang ditawarkan massa aliansi.
Atas minimnya komitmen konkret dari orang nomor satu di Pemprov Kaltim tersebut, Gerakan Rakyat Menggugat memastikan bakal menggelar konsolidasi maraton untuk merancang gelombang aksi susulan dengan eskalasi massa yang lebih besar.
“Pasti ada aksi lanjutan, ketika tidak ada tindak lanjut dan Gubernur sendiri tidak ada menyuarakan ke pusat apa yang hari ini coba kita sampaikan,” pungkas Angga Wato.(DHV)
