Pemprov Gulirkan Proyek MYC Rp1,2 Triliun, DPRD Kaltim Ingatkan Soal Prosedur

Sri Wahyuni, Sekretaris Provinsi Kaltim

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengajukan usulan skema pendanaan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract / MYC) senilai Rp1,24 triliun untuk percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan fasilitas kesehatan. Usulan yang dirancang bergulir selama tiga tahun anggaran (2027–2029) ini difokuskan untuk membuka simpul-simpul ekonomi baru serta memperkuat konektivitas antar wilayah.

Sri Wahyuni, Sekretaris Provinsi Kaltim menjelaskan paket pembangunan tersebut mencakup kelanjutan Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II (RS Korpri), pembukaan akses jalan Sotek-Bongan, serta ruas Gerunggung-Kelapa Talake. Kehadiran infrastruktur jalan baru ini diproyeksikan menjadi jalur logistik strategis yang menghubungkan Kaltim dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara, sekaligus mengentaskan status daerah tertinggal di wilayah perlintasan.

Terkait kekhawatiran beban fiskal daerah, Pemprov memastikan alokasi anggaran tersebut telah diperhitungkan secara matang dan menjadi bagian terintegrasi dari belanja infrastruktur yang ditargetkan mencapai 40,43 persen atau sekitar Rp3,27 triliun pada APBD 2027. Skema kontrak jamak dipilih demi menjamin kepastian penyelesaian fisik dan efisiensi waktu pengerjaan.

“Pemerintah Provinsi mengajukan usulan multiyears contract kepada dewan karena mekanismenya seperti itu. Kalau kontrak per tahun, ada waktu buat lelang dan penyiapan material yang memakan waktu, sedangkan dengan skema tiga tahun ini penyelesaiannya bisa lebih cepat dan fungsional untuk dimanfaatkan,” ujar Sri Wahyuni ditemui usai rapat di Gedung E, Kontor DPRD Kaltim, Senin malam (16/11/2026).

Ia menambahkan, penajaman rincian usulan anggaran yang sempat direvisi dari Rp1,28 triliun menjadi Rp1,24 triliun dilakukan untuk memaksimalkan efektivitas jalur logistik terdekat. Seluruh proses persetujuan kini tinggal menunggu pengesahan resmi yang paralel dengan penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Pl prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Kita tunggu nanti di KUA-PPAS, penandatanganannya pada saat KUA-PPAS, insya Allah masih ada,” pungkasnya.

Agusriansyah Ridwan, Anggota Banggar DPRD Kaltim

Menanggapi dinamika tersebut, Aguariqnayqh Ridwan, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim menjelaskan isu penolakan terhadap usulan MYC tersebut tidak tepat, mengingat proses pembahasannya secara kelembagaan bahkan belum memasuki tahap akhir di tingkat legislatif.

Menurutnya, setiap usulan anggaran bernilai jumbo wajib melalui mekanisme berjenjang mulai dari pembahasan mendalam di komisi-komisi DPRD hingga pengkajian aspek regulasi, kepatuhan hukum, serta dampak pemanfaatan langsung bagi masyarakat luas.

“Kalau dikatakan ditolak, berarti ada persetujuan, sedangkan persetujuan saja belum ada, jadi seharusnya belum ada kata tolak dan tidak ditolak karena memang pertama belum ada pembahasan, yang kedua belum masuk tahapan persetujuan,” tegas Agusriansyah Ridwan.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penganggaran agar kebijakan fiskal daerah tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Hasil kajian komprehensif dari legislatif nantinya akan menjadi dasar pertimbangan objektif sebelum menentukan kelanjutan proyek tahun jamak tersebut.

“Harusnya memang termasuk skemanya itu dibahas di komisi-komisi DPRD karena usulan ini harus dicermati, adakah tahapan-tahapan yang terlewati, apakah berimplikasi melanggar aturan atau kewenangan, lalu sisi manfaat output dan impact-nya buat masyarakat,” pungkasnya.(DHV)

www.swarakaltim.com @2024