Antisipasi Aksi 21 April, Disdikbud Atur KBM: SMP Tatap Muka, SD Kelas 1–5 Daring

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda mengatur pola kegiatan belajar mengajar (KBM) pada Selasa, 21 April 2026, sebagai langkah antisipasi rencana aksi penyampaian aspirasi oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur di kawasan DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim. Plt Kepala Disdikbud Samarinda, Ibnu Araby, mengatakan kebijakan ini berlaku untuk seluruh satuan pendidikan, […]

Tekan Konsumsi BBM, Pemkot Samarinda Siapkan Tambahan Titik Car Free Day

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berencana memperluas kawasan Car Free Day (CFD) sebagai langkah konkret menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya yang bersubsidi. Kebijakan ini menjadi bagian dari tindak lanjut arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi, sekaligus upaya mengurangi mobilitas kendaraan bermotor di dalam kota. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu, […]

Kontrak Sewa Mobil Dinas Bermasalah, Andi Harun Perintahkan Audit dan Usut Dugaan Kelalaian Internal

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memerintahkan Inspektorat Daerah melakukan audit menyeluruh terhadap pegawai Pemkot yang terlibat dalam proses sewa kendaraan dinas Land Rover Defender sejak 2023. Perintah ini menyusul temuan adanya cacat prosedur serta ketidaksesuaian spesifikasi kendaraan dalam kontrak kerja sama, yang dinilai berpotensi merugikan keuangan daerah. Andi Harun mengungkapkan, kendaraan yang […]

Kebijakan Redistribusi BPJS Dikritik, Pengamat Sebut Pemprov Kaltim Blunder dan Setengah Hati

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Kebijakan redistribusi kepesertaan BPJS bagi 49.742 warga Samarinda terus menuai sorotan. Kali ini, kalangan akademisi menilai langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya bermasalah secara teknis, tetapi juga mencerminkan lemahnya komunikasi dan perencanaan kebijakan. Pakar ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi, menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk keputusan yang setengah hati, terutama karena […]

Andi Harun Ungkap Janggal Prosedur Redistribusi 49 Ribu Peserta BPJS, Sebut Pengalihan Beban Fiskal Sepihak

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, membeberkan hasil legal review terhadap kebijakan redistribusi kepesertaan BPJS segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), dalam dialog terbuka bertajuk “Nasib 49.000 Warga Miskin (JKN): Siapa yang Bertanggungjawab? Antara Regulasi dan Kebijakan” di Cafe Bagios, Selasa malam […]

49 Ribu Warga Terancam Nonaktif PBI, Dinkes Samarinda Siapkan RSUD IA Moeis Jadi Penyangga

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Isu pencabutan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS bagi 49.742 warga Samarinda mulai direspons serius Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat menyiapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) IA Moeis di Loa Janan sebagai penyangga layanan untuk mengantisipasi dampak yang mungkin timbul. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga stabilitas pelayanan kesehatan […]

Skrining Diperluas, Kasus TBC Samarinda Tembus Ribuan, Dinkes Terkendala Logistik dan Anggaran

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Perluasan deteksi dini Tuberkulosis (TBC) di Samarinda justru mengungkap realitas bahwa jumlah kasus masih tinggi, di tengah keterbatasan logistik dan tekanan anggaran yang membayangi penanganan di lapangan. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda mencatat sepanjang 2025 sekitar 19.000 hingga 20.000 warga telah menjalani skrining, dengan kurang lebih 4.000 orang dinyatakan positif TBC. Kepala […]

Raperda TBC-HIV Dikebut, Pemkot Samarinda Soroti Perilaku Pasien Jadi Penghambat Utama

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS di tengah kekhawatiran atas kasus yang belum terkendali. Langkah ini bukan sekadar administratif, melainkan upaya serius untuk membenahi penanganan penyakit menular yang selama ini dinilai belum optimal, terutama akibat rendahnya kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. […]

49 Ribu Warga Samarinda Terdampak, Klarifikasi Pemprov Kaltim: BPJS Tak Dihentikan, Hanya Ditata

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Sebanyak 49.742 warga Kota Samarinda terdampak penataan kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Menanggapi hal tersebut, Pemprov menegaskan kebijakan ini bukan penghentian layanan, melainkan penataan data agar sesuai ketentuan nasional. Pemprov Kaltim melalui Kepala Dinas Kesehatan, dr. Jaya Mualimin, menjelaskan penataan dilakukan untuk memastikan kepesertaan tepat sasaran serta […]

Andi Harun Tolak Pengalihan 49 Ribu Peserta JKN, Sebut Beban Daerah Dipindah Tanpa Anggaran

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan keberatan keras atas kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) yang mengalihkan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 49.742 warga tidak mampu kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk penugasan tanpa dukungan anggaran atau unfunded mandate, terlebih dilakukan secara mendadak di tengah […]