SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda secara tegas menolak menerima serah terima pengelolaan Teras Samarinda Segmen 2 dalam kondisi fasilitas yang masih bercelah. Pemkot Samarinda menemukan sejumlah pekerjaan konstruksi dan fasilitas pendukung yang dikerjakan tidak maksimal oleh pihak kontraktor pelaksana.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, membeberkan bahwa hasil inspeksi lapangan mencatat banyak catatan minus. Temuan tersebut meliputi pengerjaan ubin keramik yang tidak presisi, sistem penyiraman tanaman (sprinkler) yang belum optimal, hingga ketersediaan bak sampah yang sangat minim.
“Banyak catatan penting dari peninjauan lapangan, mulai dari pemasangan keramik yang kurang bagus, sprinkler yang belum memadai, hingga tempat sampah yang belum sesuai standar. Kami sudah minta seluruh catatan ini segera diperbaiki,” ujar Marnabas Patiroy di Samarinda.
Marnabas menegaskan, Pemkot Samarinda tidak ingin terburu-buru menandatangani dokumen serah terima sebelum seluruh fasilitas dalam kondisi sempurna. Sebab, jika fasilitas diserahterimakan dalam kondisi cacat produksi, biaya perbaikan kerusakan di kemudian hari berpotensi menjadi beban anggaran daerah.
Langkah tegas ini diambil untuk memastikan bahwa aset publik yang dibangun menggunakan dana rakyat tersebut dapat bertahan dan difungsikan dalam jangka panjang.
“Jangan sampai nanti ketika aset ini sudah kita terima resmi, muncul kerusakan-kerusakan di mana-mana yang akhirnya justru menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah kota. Kita tidak ingin menerima fasilitas yang masih menyisakan masalah,” tegasnya.
Salah satu sorotan tajam Pemkot Samarinda tertuju pada jaringan penyiraman vegetasi kawasan. Marnabas meminta pihak pelaksana untuk tidak setengah-setengah dalam membangun instalasi sprinkler. Sistem otomatisasi penyiraman tersebut wajib menjangkau seluruh luasan tanaman dan rumput secara merata.
Seluruh temuan kerusakan ini kini tengah didokumentasikan untuk diserahkan kepada kontraktor agar segera ditindaklanjuti sebelum kawasan ditinjau langsung oleh pimpinan daerah.
“Kami masih menemukan beberapa fasilitas pendukung yang belum berfungsi. Pihak kontraktor harus memastikan semuanya aktif dan layak sebelum kawasan ini siap ditinjau kembali oleh Pak Wali Kota Samarinda,” pungkas Marnabas.(DHV)
