SAMARINDA, Swara Kaltim – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) Jaga Desa, Jaga Kaltim dan Jaga Indonesia, yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim.
Hari Mulyadi mengatakan dalam upaya meningkatkan upaya pencegahan dan terjadinya penyimpangan keuangan dana desa tidak bisa berjalan sendiri. Tetapi harus ada sinergitas dengan pihak lain. Seperti kejaksaan maupun kepolisian bekerjasama perangkat desa bahkan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa.
“Kita harap seluruh perangkat hukum di tingkat kabupaten hingga desa bisa menjadi tempat yang bersahabat bagi masyarakat dan pemerintah desa. Khususnya dalam berkonsultasi dan menyampaikan permasalahan terkait pengelolaan dana desa,” kata Hadi Mulyadi dihadapan peserta FGD Jaga Desa, Jaga Kaltim, Jaga Indonesia, di Ballroom Hotel Harris Samarinda, Senin (18/11/2019).
Wagub mengatakan tujuan melibatkan aparat penegak hukum agar aparat desa lebih berani, percaya diri dan tidak takut dalam memanfaatkan dana desanya. Karena adanya upaya pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan dana desa.
“Pelibatan penegak hukum, maka tidak ada lagi aparat desa yang terjerat hukum. Sebab kesalahan-kesalahan yang terkadang tidak dipahami aparat desa tidak terjadi. Seperti kesalahan administrasi keuangan, perencanaan, penyusunan laporan atau estimasi biaya. Mencegah lebih baik dari pada menangkap orang,” ungkap Hadi Mulyadi.(aya/sk)
