SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemprov Kaltim meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2020.
Penyerahan Opini WTP atas LKPD Pemprov Kaltim dilakukan oleh Anggota VI BPK RI Prof Harry Azhar kepada Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor dan Ketua DPRD Kaltim H Makmur HAPK pada Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim di Gedung D Lantai 6 DPRD Kaltim, dikutip Swara Kaltim melalui berita Biro Humas Setprov Kaltim, Senin (31/5/2021).
Anggota VI BPK RI Prof Harry Azhar menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekprov beserta jajaran Pemprov Kaltim atas kerja sama yang baik dalam membantu BPK RI melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan meskipun masih dalam suasana pandemi Covid-19.
“Menurut saya Kaltim ini salah satu provinsi yang terbaik di Indonesia, termasuk indikator kemakmuran yang menjadi konsen saya, yaitu kemiskinan, pengangguran, gini rasio dan empat indikator masih tinggi diatas rata-rata nasional. Walaupun kondisi pandemi ini kemiskinan dan pengangguran ada kenaikan, tetapi IPM Kaltim di peringkat tiga nasional,” jelas Harry Azhar.
Harry mengatakan WTP adalah semacam minimum requirement yang menunjukkan tata kelola keuangan negara. Sedangkan indikator kemakmuran, menunjukaan tata kelola pemanfaatan keuangan negara yang besebar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan maayarakat.
“Indikator kemakmuran ini adalah maximum requirement, dimana setiap rupiah yang dipercayakan kepada pemda itu bisa mendatangkan peningkatan optimal bagi kemakmuran dan kesejahteran rakyat,” kata Harry.
Sementara, Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor mengatakan pantas dan wajar untuk bersyukur atas telah diterimanya Opini WTP atas LHP BPK RI terhadap LKPD Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2020.
Tidak lupa, orang nomor satu Benua Etam ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Pemprov Kaltim yang telah bekerja dengan baik sehingga mencapai keberhasilan meraih predikat WTP.
“Mudah-mudahan seterusnya dipertahankan. Tapi yang jelas Opini WTP bukanlah akhir dari perbaikan akuntabilitas, ini merupakan landasan untuk memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih juga kepada jajaran DPRD Kaltim yang telah bersinergi dengan Pemprov Kaltim, sehingga predikat WTP ini diraih selama 8 kali,” urai Isran Noor.
Tampak hadir, Wagub Hadi Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Muhammad Samsun, Seno Aji dan Sigit Wibowo, Sekprov Kaltim HM Sa’bani, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Dori Santosa, Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Dadek Nandemar, serta jajaran DPRD dan Pemprov Kaltim.(aya/sk)
Editor : Redaksi
Publisher : Alfian (SK)
