SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Kota Samarinda mendadak dihadapkan pada turbulensi anggaran menjelang penutupan tahun. Kebijakan penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak yang diterbitkan Pemprov Kaltim secara sepihak di ujung tahun berjalan menghantam pilar perencanaan keuangan Kota Tepian hingga menyusut sebesar 26,24 persen atau setara Rp209 miliar.
Andi Harun, Wali Kota Samarinda mengungkapkan hantaman fiskal masif ini tidak hanya melahirkan defisit anggaran, tetapi juga memicu risiko penumpukan utang daerah. Pasalnya, seluruh program kegiatan di lapangan sudah terlanjur berjalan, sementara penyesuaian target pendapatan baru diketok saat kas daerah kehilangan ruang gerak untuk melakukan pemulihan.
Pihaknya menilai ada persoalan fundamental dalam proses penetapan kebijakan tersebut, mulai dari aspek dasar kewenangan, transparansi kertas kerja terinci, hingga ketepatan formula distribusi yang diatur dalam UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 35 Tahun 2023, serta regulasi turunan lainnya.
“Ada permasalahan metodologi perhitungan maupun distribusi yang harus menghadirkan kertas kerja terinci. Tiga norma hukum ini harus disesuaikan, apakah telah memiliki ketepatan dari sisi penerapan norma dan formulanya,” ujar Andi Harun, Kamis (12/11/2026).
Menyikapi masalah serius ini, Pemerintah Kota Samarinda telah melayangkan surat keberatan dan permohonan peninjauan kembali secara resmi kepada Gubernur Kaltim, yang turut dikawal lewat komunikasi personal. Sinyal positif yang ditunjukkan pihak provinsi diharapkan mampu melahirkan koreksi adil tanpa harus menyeret persoalan ini ke ranah hukum.
Meski demikian, Andi Harun menjelaskan langkah pengujian materi melalui koridor hukum tetap disiapkan sebagai opsi paling objektif apabila ruang dialog dan rekonsiliasi menemui jalan buntu.
“Kalau pada akhirnya nanti tidak ada koreksi atau peninjauan kembali, maka jalur yang paling fair untuk diuji dalil mana yang benar adalah melalui langkah hukum,” pungkasnya.(DHV)
