SAMARINDA, Swarakaltim.com – Kalender di dinding rumah kita sudah menunjuk angka 2026. Dunia luar sibuk berdiskusi soal kecerdasan buatan, efisiensi digital, dan kota-kota pintar. Tapi jika Anda melangkah ke pedalaman Kutai Barat, waktu seolah berhenti berputar.
Bayangkan hidup di sebuah negara yang telah merdeka selama delapan dekade lebih, namun untuk keluar dari kampung halaman sendiri, Anda harus bertaruh nyawa. Di empat desa di Kecamatan Bongan—Tanjung Soke, Lemper, Deraya, dan Gerunggung—kemerdekaan hanyalah sebuah narasi kosong di buku sejarah.
Setiap hari, warga di sana harus berjibaku dengan jalanan tanah yang berubah menjadi kubangan lumpur pekat saat hujan, atau menyewa perahu ketinting berjam-jam menyusuri sungai berarus deras sekadar untuk berbelanja ke pusat kecamatan. Akibat isolasi ini, rantai ekonomi lumpuh. Harga bahan pokok melonjak berkali-kali lipat karena ongkos angkut yang mencekik.
Hasil bumi warga membusuk di tempat karena tak terserap pasar. Lebih tragis lagi, urusan kesehatan adalah pertaruhan hidup dan mati; ketika ada warga yang sakit parah, perjalanan menuju rumah sakit rujukan berubah menjadi perlombaan menyayat hati melawan waktu dan buruknya medan.
Selama 81 tahun Indonesia merdeka, Kaltim telah berganti 14 kali kepemimpinan gubernur definitif—dari era APT Pranoto hingga kepemimpinan Isran Noor. Belasan kali pucuk pimpinan berganti, belasan kali pula janji-janji pembangunan didengungkan. Namun, nasib empat desa di Bongan itu konsisten terabaikan, tenggelam di balik megahnya klaim kemajuan daerah kaya sumber daya alam.
Sampai akhirnya, palu kebijakan itu berayun di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud.
Melalui dimulainya pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Sumbu IKN/Sotek hingga ruas Bongan–Gerunggung, dinding isolasi yang mengurung warga selama puluhan tahun perlahan diruntuhkan. Ini bukan sekadar proyek penuangan aspal atau perataan tanah. Bagi para sesepuh di Tanjung Soke dan sekitarnya, deru alat berat yang masuk ke kampung mereka adalah detik-detik pertama mereka benar-benar merasakan makna kata “merdeka”. Negara akhirnya hadir hingga ke beranda paling belakang wilayahnya.
Pola penyelesaian masalah menahun ini bukan anomali. Ingat kembali awal tahun ini, tepatnya 24 Februari 2026, ketika Pemprov Kaltim menuntaskan luka lama pembangunan di pesisir utara: meresmikan Jembatan Sungai Nibung yang mangkrak selama 13 tahun. Warga Desa Kandungan Jaya dan Pelawan yang bertahun-tahun harus mengantre feri tradisional atau memutar jauh kini bisa melintas darat dalam hitungan menit, memangkas biaya logistik, serta membuka akses cepat pendidikan dan kesehatan.
Dua pencapaian besar ini membawa kita pada satu refleksi jujur tentang wajah kepemimpinan hari ini.
Menjadi kepala daerah di era digital adalah kutukan sekaligus ujian mental. Setiap hari, beranda media sosial dipenuhi keluhan, caci maki, demonstrasi, hingga bullying yang menghujani pemegang kebijakan. Menghujat jauh lebih instan, murah, dan menyenangkan daripada memahami kompleksitas masalah birokrasi.
Namun, mari kita lepaskan sebentar ego dan kebisingan politik. Adilkah jika kita menilai seorang pemimpin hanya dari satu sisi lensa kemarahan, sementara di akar rumput ada ribuan warga yang akhirnya bisa merasakan jalan mulus, listrik desa, dan jembatan yang menghubungkan masa depan mereka?
Kritik adalah vitamin bagi demokrasi; ia pengontrol sosial yang wajib ada. Tapi objektivitas adalah keharusan nurani. Membiarkan kerja-kerja konkret tertimbun oleh kebisingan hujatan adalah bentuk pengingkaran terhadap realitas.
Sebab pada akhirnya, kemajuan Benua Etam tidak pernah lahir dari caci maki yang bersahut-sahutan. Ia hanya bisa dibangun oleh keberanian seorang pemimpin untuk masuk ke sarang masalah, menembus kebuntuan puluhan tahun, dan menghadirkan keadilan sosial bagi mereka yang paling lama terpinggirkan.(red)
