Foto Ketua DPRD Berau Madri Pani
Beliau meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengajak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) untuk duduk bersama guna mencari solusi terbaik sehingga tidak menjadi polemik nantinya.
Hal tersebut disampaikan Wakil Rakyat dari Partai Nasdem itu saat menanggapi rencana aksi demonstrasi, yang berujung batal. Menurut beliau, gejolak itu adalah salah satu tanda akibat kurang peduli terhadap aspirasi mahasiswa karena tidak diajak diskusi dalam hal pembongkaran perbaikan jembatan Sambaliung tersebut. “Saya malam itu langsung telponin satu persatu Ketua BEM kampus untuk batalkan aksi tersebut,” kata Madri kepada Swara Kaltim dikediaman rumah dinasnya, Minggu (5/6/2022).
Oleh karena itu, Madri menegaskan kepada Pemkab Berau untuk duduk bersama menuntaskan permasalahan penutupan jembatan itu, agar mendapatkan solusi terbaik yang direstui masyarakat. Jangan sampai nanti aksesnya ditutup semuanya lumpuh. “Seperti perputaran ekonomi, proses belajar mengajar, atau pun ada pihak-pihak lain yang membutuhkan jalan itu,” tutur orang nomor satu di Lembaga Terhormat Dewan itu
Solusinya harus dicari jauh sebelum program itu ketahap akhir lanjut Madri. Jangan sampai nanti begitu dilelang solusinya tidak ada, kasihan masyarakat. Adapun terkait tuntutan demonstrasi nomor empat (4), yakni DPRD Provinsi Dapil Kabupaten Berau tidak pernah menyerap aspirasi masyarakat kurang mampu. Madri menyampaikan, hal itu karena tidak ada komunikasi yang baik.
“Kan kalau di luar sana, apabila ada isu di luar daerah akan dibedah melalui semua kampus, bekerjasama guna mencari jalan terbaik sehingga isu tersebut sinerginya kemana, apa sasarannya, solusinya apa dibahas bersama. Jangan nanti bahas salah satu isu daerah gambarnya kemana-mana,” ujar Madri.
Adapun masalah masyarakat kurang mampu, menurutnya itu kuncinya ada di Pemkab Berau, bagaimana menyikapi, mengevaluasi, bagaimana ketemu duduk permasalahannya. Kan ada Berau Sejahtera dan Sejahtera, lalu ini tupoksinya siapa. Tentunya bukan tupoksinya Pemerintah Provinsi (Pemprov), karena seluruh masyarakat Bumi Batiwakkal ini merupakan tanggung jawab Pemkab Berau.
“Kedepan kalau ada dasarnya mungkin bisa saja. Contoh, dari aspirasi anggota DPR provinsi umpamanya kan kalau mau programkan bantuan untuk masyarakat kurang mampu itu dari segala lini, bisa bantuan ternak sapi, terus dan lainnya. Jangan juga kita mau menyalahkan sesuatu atau kita mau ngajak demo. Tapi kita sendiri tidak menguasai permasalahannya. Terkait jembatan tadi, solusinya itu Forkompinda diajak duduk bersama, undang semua tokoh masyarakat dan lainnya yang terkait,” tutup Ketua Dewan Madri Pani. (Nht/Fdl)
