Ekonomi Masyarakat Bisa Meningkat, DPRD Mahulu Wajibkan Instansi Pemerintah Konsumsi Beras Lokal

Caption: Ketua dan Anggota DPRD Mahulu foto bersama usai menyerahkan beras hadiah kepada masyarakat pemenang undian doorprize dalam kegiatan launching produksi beras lokal di alun alun kabupaten mahulu di ujoh bilang, Kamis (9/6/2022).

MAHAKAM ULU, Swarakaltim.com – Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Novita Bulan, berharap produksi beras melalui padi ladang dapat menjadi alternatif pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan beras di Bumi Urip Keriman Mahakam Ulu.

Politisi partai gerindra ini mengatakan, alternatif tersebut dinilai mampu mendukung memenuhi kebutuhan beras di Mahulu. Menurutnya saat ini produksi beras lokal masih tergantung melalui beras impor dari luar daerah.

“Dalam mendukung pemenuhan produksi beras lokal, alternatifnya kita manfaatkan padi ladang susuai dengan program ketahanan pangan kabupaten mahulu, menuju masyarakat adil dan sejahtera tahun 2022,” ungkap Bulan kepada wartawan, disela kegiatan launching produksi beras lokal hasil panen 2022 di Ujoh Bilang, Kamis (9/6/2022).

Menurut Bulan, kurangnya kebutuhan beras lokal tersebut, dapat memotifasi masyarakat petani dalam pengembangan lahan kering untuk berladang. Sehingga melalui program ketahanan pangan ini. Oleh karena itu DPRD Mahulu alternative mendukung pangsa pasar hingga keluar daerah.

Oleh karena itu, dirinya menyarankan kepada instansi pemerintah wajib mengkonsumsi beras hasil produksi petani lokal yang ada di Bumi Urip Keriman ini. Menurutnya, hal ini dimaksudkan agar para petani bisa terbantu dan roda perkonomian masyarakat terus berjalan dan meningkat.

“Saya melihat supaya roda perekonomian itu bisa terus berjalan. Dengan kita membeli beras atau padi dari petani lokal, otomatis kita akan membantu mereka. Karena peluncuran beras lokal ini dapat menjadi pruduk unggulan di kabupaten mahulu,” tutur Bulan.

Selain itu, juga bisa membantu masyarakat petani ditengah pemulihan ekonomi masa pendemi Covid-19. Yang mana kondisi tersebut menyulitkan masyarakat diwilayah ini yang notabeni sebagai petani. Sehingga berpengaruh pada pendapatan mereka.

“Selain itu DPRD akan membantu pemerintah dari segi pemasaran, siapa tahu nanti bisa menembus peningkat hasil produksi untuk dipasarkan keluar daerah. Harapannya bukan hanya dipasarkan di kabupaten mahulu saja, melain dapat dipasarkan keluar daerah khususnya di Kaltim,” tukasnya.

Lanjut Bulan, dengan wajib membeli beras hasil produksi lokal dengan harga yang stabil. Nantinya pemerintah daerah dapat menyusun regulasi seperti apa agar tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Ini juga menjadi salah satu upaya agar perekonomian masyarakat petani kita bisa meningkat,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mahulu, Syarifudin mengatakan, saat ini pemerintah berupaya menggerakkan benih padi ladang yang menghasilkan beras yang sehat untuk dikonsumi masyarakat. Contohnya, beras Mayas dan Abung, ternyata peminatnya cukup banyak. Karena itu padi ladang patut diperhatikan produksinya.

“Memang untuk padi sawah biasa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat umum. Baik beras premium maupun medium. Namun dengan adanya program ketahanan pangan system stimulan, masyarakat petani bisa mengembangkan lahan kering untuk meningkat hasil produksi beras lokal agar meningkat,” punkasnya.

Penulis : Alfian

Editor  : Redaksi

Publisher : Rina

Loading