Teks Foto: Perpustakaan Kaltim yang selalu terancam banjir.(ist)
SAMARINDA, Swarakaltim.com – Menjadi ‘PR’ serius bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kaltim terhadap akreditasi perpustakaan yang ada di bumi etam ini. Faktanya hingga kini, dari ribuan perpustakaan yang ada, masih banyak yang belum berlabel akreditasi.
Kepala DPK Provinsi Kaltim HM Syafranuddin mengemukakan hanya sekitar 6,7 persen atau 208 perpustakaan yang ada di Kaltim sudah terakreditasi.
“Jumlah perpustakaan sekitar 3 ribuan, tapi baru 6,7 persen terakreditasi, selebihnya belum,” kata Ivan demikian Syafranuddin akrab disapa.
Tetapi, sebutnya dengan tingginya upaya pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah daerah meningkatkan kualitas perpustakaan di Kaltim dan Kabupaten/kota, sehingga sampai saat ini capaian perpustakaan di Kaltim terus mengalami peningkatan yang signifikan.
“Tahun 2019 misalnya, jumlah perpustakaan yang terakreditasi di Kaltim baru mencapai 74 perpustakaan. Nah di Bontang itu perpustakaan yang terakreditasi justru sudah mencapai 41 perpustakaan,” ungkapnya.
Dikatakannya, Pemprov Kaltim memiliki tantangan besar untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan perpustakaan yang ada di Kaltim.
“Tentunya juga harus ada dukungan dari semua pihak untuk mengoptimalkan pelaksanaan akreditasi perpustakaan di Kaltim,” katanya.
Diakui mantan Kepala Biro Adpim Setprov Kaltim ini, dalam pencapaian akreditasi perpustakaan tidak bisa dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sendiri, karena banyaknya keterbatasan yang menjadi kendala, sehingga diperlukan kolaborasi dan dukungan dari semua pihak.
Dia menambahkan, strategi dan kebijakan untuk peningkatan yang akan ditempuh adalah pemerintah akan memfokuskan tiga hal dalam optimalisasi pelaksanaan akreditasi perpustakaan di Kaltim.
“Pertama, memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan akreditasi perpustakaan. Kedua, kami akan memaksimalkan asistensi dan pendampingan pada perpustakaan yang akan mengimplementasikan SNP menuju akreditasi. Ketiga, berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi dalam pelaksanaan program pembinaan serta pengembangan perpustakaan,” sebutnya.
Ivan berharap, perpustakaan yang ada di sekolah dan kelurahan penerima sertifikat akreditasi dapat lebih mengembangkan perpustakaan masing-masing.
“Tentunya harapan kita dapat menjadi contoh bagi perpustakaan lain,” tandas pejabat berlatar belakang jurnalis ini. (adv/an/dho)
