Foto : istimewa
SAMARINDA, Swarakaltim.com – 130 orang Guru mengeluh dan mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), karena ketidakpastian penempatan setelah berhasil lulus mengikuti tes pada bulan Desember 2021 lalu, Rabu (2/11/2022).
Atas kedatangan tersebut, Komisi IV DPRD Kaltim telah menerima Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) yang sekaligus masuk agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Usai kegiatan tersebut, di hadapan awak media, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim,
Akhmed Reza Fachlevi mengatakan bahwa pihaknya sudah mendengar langsung terkiat hal tersebut, dan langkah selanjutnya DPRD Kaltim meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dsdikbud) Kaltim serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltim agar segera memberikan posisi dan penempatan bagi para Guru yang telah lulus test ini.
“Kami akan berupaya untuk mengakomodir, agar para guru yang telah lulus tes ini dapat menjalankan tupoksi nya sebagai guru serta mendapatkan SK,” lanjutnya.
“Kami akan berkomunikasi dengan pihak Kementerian agar keluhan ini dapat terealisasi dengan baik dan cepat,” ujarnya.
“Karena kebijakan ini di tangani langsung oleh Pemerintah Pusat, sehingga 130 orang guru yang tersebar di Kaltim ini bisa mengajar dengan tenang,” ucapnya.
Di lain pihak, Ketua FGLPG Kaltim Andre Tukan menjelaskan bahwa kedatangan mereka ini meminta bantuan pihak DPRD Kaltim melalui Komisi IV untuk membantu mempercepat proses penempatan 130 orang guru yang telah lulus tes ini.
“Harapan Kami pihak Komisi IV DPRD Kaltim ini, bisa membantu untuk memperjuangkan nasib para Guru ini,” imbuhnya.
“Hal ini di karenakan, setelah lulus test kami tidak mendapat kepastian dari pihak Pemerintah Provinsi Kaltim di bidang pendidikan yakni Disdikbud Kaltim serta dari pihak BKD Kaltim,” ungkapnya.
Kembali Ketua FGLPG Kaltim Andre Tukan menyampaikan bahwa terdapat sebanyak 498 guru yang telah dinyatakan lulus passing grade, dan 368 orang telah mendapat formasi meliputi 90 orang masih mengajar di sekolah induk, serta 279 orang mendapatkan penempatan bukan di sekolah induk, sedangkan sisanya yang 130 orang masih menunggu kepastian.
“Untuk itu, Kami mendatangi DPRD Kaltim ini, dan semoga pihak DPRD Kaltim melalui Komisi IV ini bisa membantu agar kami mendapatkan kepastian dalam penempatan kerja, karena kami telah menunggu selama hampir setahun,” pungkasnya. (Adv/AI)
