Foto anggota komisi III DPRD Berau, Sakirman.
TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran (TA) 2023 yang mencapai Rp 3,5 triliun lebih menjadi kebanggan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Namun disisi lain, Pemkab juga harus serius mengawal serapan anggarannya dan segera memulai tahapan pekerjaan yang sudah bisa dilaksanakan.
Hal itu ditegaskan oleh anggota Komisi III DPRD Berau Sakirman usai rapat Komisi di ruang rapat Komisi Gedung DPRD Jalan Gatot Subroto Kecamatan Tanjung Redeb, Selasa (10/1/2023).
“Pemerintah Daerah (Pemda) harus serius menggenjot realisasi anggarannya, sebab untuk tahun ini, daerah punya beban yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Kalau dari kami, yang utama harus dilakukan adalah memperhatikan dan mengawal proses realisasi anggaran tersebut. Tujuannya, jangan sampai sudah diberikan porsi besar dalam APBD namun malah banyak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA),“ jelas Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Bumi Batiwakkal itu.
Beliau juga menerangkan, berdasarkan informasi dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) bagi paket kegiatan yang memang sudah masuk perencanaan, akan segera melakukan lelang.
“Kami berharap anggaran yang sudah tersedia di anggaran tahun 2023 ini dapat segera terealisasi, yang mana berdampak ke serapan anggaran cepat berjalan sesuai tahapan perencanaan, agar tidak ada lagi SiLPA. Karena memang tahun 2023 ini anggaran Berau cukup besar, jadi kita butuh percepatan untuk proses lelang semua pekerjaan di programkan, sehingga pekerjaanya bisa dimulai,” imbuh tokoh politik dari PKS tersebut.
Lanjut Dewan yang juga merupakan Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Berau itu, tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) mampu menyerap anggaran mencapai 95 persen. Oleh sebab itu berhubung tahun 2023 DPUPR memperoleh amanah anggaran sekitar Rp 1,5 triliun, diharapkan serapannya bisa lebih gencar dari tahun sebelumnya, sehingga mampu meminimalkan SiLPA diakhir tahun nanti.
“Selain OPD yang memperoleh porsi anggaran besar, semua pejabat teknis yang bertanggungjawab atas kegiatan harus serius dan bergerak cepat untuk segera merealisasikan anggaran di OPD nya masing masing bukan hanya DPUPR. Dan pesan kami harap tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku,“ pungkas Sakirman sekaligus menjawab pertanyaan swarakaltim. (Adv/Nht/Asti)
