Komisi III DPRD Kaltim Bersama BPJN Tinjau Jalan Rusak Dan Rawan Longsor Di Bengalon Kutim.

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) telah melakukan peninjaun lapangan bersama pejabat dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di wilayah Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Provinsi Kaltim, Selasa (14/3/2023).

Usai kegiatan peninjauan ini, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir mengatakan, bahwa PT Kaltim Prima Coal (KPC) terlalu dekat menambang batubara dengan badan badan jalan nasional.

“Sehingga menyebabkan kerusakan jalan dan mudah longsor tersebut, akibat adanya aktivitas tambang batubara yang dilakukan oleh PT KPC,” lanjutnya, saat di wawancarai melalui via telepon selular, Kamis (16/3/2023),

“Dan berdasarkan hasil tinjauan kami di lapangan memang aktivitas tambang PT. KPC ini, dekat sekali dengan ruas jalan, seperti kegiatan peledakan atau galian, makanya jalan ini terlalu mudah longsor,” ujarnya.

“Kami telah meminta pihak PT. KPC untuk bisa mengontrol aktivitas pertambanan tersebut, agar tidak menimbulkan kerusakan jalan yang lebih parah lagi,” ucapnya.

“Dari pihak PT. KPC juga akan mengalihkan sekitar 12 kilometer, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat umum, dan kita harapkan ini bisa dibenahi dengan baik, sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” katanya.

Anggota Komisi III Sutomo Jabir kembali menjelaskan bahwa jarak panjang jalan nasional yang rusak ini, kurang lebih 35 kilometer, termasuk badan jalannya penuh lubang dan sisi kiri-kanan badan jalan rawan longsor..

“Untuk itu, kepada masyarakay pengguna jalan ini, mesti harus ekstra hati-hati saat melintas di jalan tersebut baik malam maupun siang hari,” imbuhnya.

“Dari 35 kilometer dari ruas jalan itu ditemukan 62 titik rawan longsor yang perlu penanganan serius oleh balai jalan nasional,” jelasnya.

“Tentunya, dalam penyelesaian perbaikan jalan tersebut dibutuhkan anggaran sebesar 170 miliar dan ditargetkan pekerjaan mulai tahun 2023 dan akan selesai tahun 2024 mendatang,” paparnya.

“Saya berharap pihak Kementerian PUPR memenuhi janjinya, untuk memperbaiki badan jalan yang rusak sekaligus mengaspalnya,” ungkapnya.

“Agar arus transportasi menuju Wahau kemudian ke Berau lancar dan aman, dan merupakan jalan utama ke Kalimantan Utara bisa mulus di tahun ini,” pungkasnya. (Adv/AI)

Loading