BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)Hendrar Prihadi meminta para pengusaha untuk tidak khawatir dalam berusaha dan berkontribusi dalam pembangunan ibu kota nusantara (IKN) yang saat ini sedang berproses.
Penegasan itu disampaikan Hendrar dihadapan sejumlah pengusaha dan organisasinya pada Konsolidasi Dukungan LKPP Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Kaltim yang digelar di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (10/4/2023), yang juga dihadiri Gubernur Kaltim Isran Noor.
Sehari sebelumnya, Hendrar bersama Ketua Satgas Pembangunan IKN Danis Sumadilaga dan beberapa pengusaha mengunjungi kawasan IKN yang terletak di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara untuk melihat secara langsung, sejauh mana proses pembangunan IKN saat ini.
“Dan mereka (para pengusaha) bilang, merinding saya Pak Kepala, ternyata IKN sudah mulai berproses pembangunannya,”kata Hendrar.
Sebelumnya banyak kawan-kawan pengusaha yang datang ke kantor LKPP dan menanyakan jika perusahaan mereka mendapat proyek untuk pembangunan IKN namun, ragu untuk menerima dan mengerjakan proyek karena takut tidak dibayar.
“Jadi temen pengusaha jangan ragu dan khawatir, kalau ada kesempatan berkontribusi dalam pembangunan. Sampai kapanpun dan siapapun presidennya, IKN harus jadi dan pemerintah akan kommit untuk menyelsaikan,”tegasnya.
Jika IKN terwujud, lanjutnya, IKN tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan , tetapi akan menjadi kebanggan bangsa di mata dunia.
Hendrar menguraikan, kebutuhan pembiayaan fisik IKN dalam RPJMN 2020-2024 ditargetkan kurang lebih Rp 466 triliun, dengan perincian komponen proyek APBN sebesar Rp 90,3 triliun, lewat model kerjasama pemerintah dan badan usaha (KBPU) sebesar Rp 252 trilun. Sedangkan melalui komponen proyek swasta murni, BUMN/BUMD sebesar Rp 123,2 triliun.
Pria asal Semarang itu mengatakan berdasar Informasi dari Kasatgas Pembangunan IKN, proses pembangunan sudah mencapai 25 persen dengan anggaran yang digunakan sebesar Rp 30 triliun.
“Jadi menuju ke arah Rp 400 triliun masih terbuka kesempatan temen-temen swasta untuk ikut berkontribusi,”ujar Hendrar.
LKPP bertanggungjawab dalam proses pengadaan barang/jasa, dan Presiden Jokowi memerintahkan dalam setiap proses pengadaan barang/jasa di IKN untuk dipermudah guna percepatan anggaran dan efektif.
“Termasuk di dalamnya juga peningkatan komponen dalam negeri dan pelibatan UKM seperti yang disampaikan Gubernur Isran,”pungkas Hendrar. (adv-diskominfo kaltim/adpimprov/aya/dho)
Foto : Adpim
