Rahmad Masud : Kebijakan Proyek Memiliki Resiko,Kritikan Masyarakat Bagian Dari Demokrasi

BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud memastikan setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah kota akan memiliki resiko. Namun demikian, laporan yang dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI ke KPK adanya dugaan korupsi proyek DAS Ampal tidak dipermasalahkan.“Biasa aja itu laporkan saja, kalau sudah terbukti kan diproses tapi kalau gak terbukti kan yang melaporkan bahaya juga. Biasa aja itu masukan, jadi informasi ini perlu sekaligus juga ini menguatkan kita dalam pengawasan,” ujarnya, Senin (07/08/2023).Rahmad mengaku, dalam setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah pasti akan beresiko. Sehingga dia pun menyatakan, siap dengan resiko tersebut. Karena Pembangunan harus terus berjalan.“Ya namanya Pembangunan pasti ada berdampak. Kalau gak mau berdampak gak usah ada Pembangunan. Nah inilah risiko yang harus saya ambil,” tegasnya.“Saya sebagai pemegang amanah masyarakat yang baru berjalan dua tahun akselerasi percepatan pembangunan itu yang harus saya lakukan,”Rahmad menjelaskan, proyek DAS Ampal bagian dari upaya untuk mengatasi banjir yang telah bertahun-tahun tak tuntas. Karena salah satu janji politiknya akan mengurangi banjir.“Sesuai dengan dan janji politik kami khususnya untuk infrastruktur. Termasuk juga penanggulangan banjir ini yang kami lakukan,” ujarnya.Rahmad menambahkan, adanya kritikan dari masyarakat yang tidak senang adalah bagian demokrasi. Sehingga dia menghormati setiap kritikan, termasuk laporan MAKI ke KPK“Ada masayarakat yang gak senang itu urusan biasa, mau lapor lapor saja. Karena ini udah demokrasi dan ini juga bagus sebagai kritikan kita,” tegasnya.“MAKI melaporkan ini kan menjadi masukkan kepada saya juga untuk lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan pemerintahan, karena niat kita baik belum tentu baik di mata hukum. Tapi insya Allah ikhtiar kita, niat kita mau berbuat untuk Masyarakat.” Tutupnya(*/pr)

Loading