TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Setelah melalui tahap 7 fraksi di DPRD Kabupaten Berau menyampaikan pandangan akhirnya, dimana semua menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 disahkan menjadi Peraturan Dearah (Perda) melalui rapat Paripurna, bertempat di ruang rapat utama gedung Dewan Jl Gatot Subroto Kecamatan Tanjung Redeb, Selasa (7/11/2023).
Ketua DPRD Bumi Batiwakkal, Madri Pani yang mana dalam rapat bertindak sebagai pimpinan rapat menyampaikan permintaan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, dengan nominal APBD tahun depan mencapai Rp 4,7 triliun lebih, DPRD menitip harapan pembangunan di Kabupaten Berau dilakukan merata hingga perkampungan. Sebab hingga saat ini masih ada 1 kampung tertinggal di Kecamatan Kelay yakni Kampung Mapulu.
“Tentu hal itu menjadi PR kita bersama bagaimana bisa segera melengkapi fasilitas di kampung tersebut agar segera bisa ditingkatkan statusnya. Makanya saya meminta kepada Pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan Kecamatan Kelay,” ungkap Petinggi di lembaga legeslatif Bumi Batiwakkal tersebut.
Lanjut beliau, kebetulan menurut pandangan Dewan persentase anggaran yang diterima Kecamatan Kelay juga cenderung lebih kecil kalau dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Memang dalam menggelontorkan anggaran ke setiap kecamatan juga kampung ada kriteria kriteria-nya. Akan tetapi harap perkampungan menjadi skala prioritas juga, khususnya kampung masih tertinggal. Artinya karena menjadi prioritas itu pasti harus dijalankan dan direalisasikan.
“Kami melihat Kelay perlu perhatian lebih, kebetulan APBD daerah terus meningkat. Coba kita lihat bersama persentase anggaran dialokasikan berapa persen yang dikeluarkan untuk Kelay selama ini. Termasuk Kampung Mapulu, jangan sampai desa tertinggal selamanya tertinggal,” tutur Madi Pani.
Jangan sampai juga tambah beliau, anggaran daerah yang besar malah tinggi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Akibat mengejar waktu dan pembangunan diarahkan ke perkotaan. Padahal masih banyak kampung yang menjerit lantaran akses jalannya yang masih sulit. “Kemudian berbagai sektor yang mampu menunjang meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkampungan perlu suport anggaran juga harus kita prioritaskan. Ini yang harus menjadi perhatian kita,” tandas Wakil Rakyat asal Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu. (Adv/Nht/*)
