BALIKPAPAN,Swarakaltim.com –  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan mendata terdapat peningkatan volume dua kali lipat sampah menjelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi dan bulan Ramadan 1445 Hijriah. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, untuk sampah volume di Kota Balikpapan saat kondisi normal, sekitar 380-450 ton setiap harinya. Namun saat menjelang H-1 lebaran jumlah volumenya meningkat menjadi 804 ton. “Ada kenaikan 2 kali lipat dibanding hari biasa, dan ini puncaknya volume sampah cukup banyak dihasilkan warga,” tegas Sudirman Djayaleksana,belum lama ini. Lanjut Sudirman, selain di H-1 jelang lebaran pada

BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – Pemkot Balikpapan melalui Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan mengaku komoditi barang di Kota Balikpapan masih belum stabil ini di picu oleh tingginya permintaan pembeli. Untuk itu, dihimbau masyarakat untuk tidak panic buying usai merayakan libur lebaran IdulFitri 1445 Hijriah. Menyusul masih relatif tingginya sejumlah harga bahan kebutuhan pokok disejumlah pasar tradisional. Adapun harga komoditi pangan yang saat ini masih belum stabil ini mencakup cabai, tomat, daun prei atau daun bawang, bawang merah, bawang putih, kubis atau kol. Khususnya harga ikan segar yang masih merangkak naik. Menurut Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan,

BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono menyampaikan, bahwa pengerjaan proyek pengendali banjir DAS Ampal dengan nilai mencapai Rp 136 miliar tidak sesuai dengan harapan. Pasalnya pengerjaan proyek tersebut dinilai belum mampu menjadi salah satu upaya dalam mengurangi masalah banjir yang terjadi di Kota Balikpapan. Hal itu disampaikan Budiono, berdasarkan sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh sejumlah fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan, pada Rabu (24/4/2024). Menurutnya,  ada beberapa rekomendasi yang disampaikan dari sejumlah fraksi terhadap LKPJ Wali Kota tahun 2023, diantaranya beberapa catatan yang mempertanyakan, kenapa saat ini tidak dibuatkan Pansus hanya

BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Balikpapan mempertanyakan proses penempatan struktur organisasi perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Balikpapan. Penempatan struktur organisasi jabatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dinilai tidak sesuai dengan kemampuan SDM yang bersangkutan. Hal itu disampaikan oleh Ardianto dalam pandangan fraksi di rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan, Rabu (24/4/2024) Menurutnya, perangkat daerah adalah organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Perangkat daerah ditetapkan oleh Peraturan Daerah setempat dengan berpedomankepada Peraturan Pemerintah Kota Balikpapan telah memiliki Peraturan Daerah