BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – Proyek penanggulangan banjir masih menjadi sorotan utama di DPRD Kota Balikpapan.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono menyebutkan adanya usulan pembentukan panitia khusus (pansus) banjir. Tugasnya yakni memeriksa ulang pengerjaan proyek pengendali banjir di DAS Ampal. Karena proyek ini cukup menyedot anggaran daerah dan hasilnya belum memuaskan. Bahkan kontraktor pelaksana sempat terkena surat peringatan saat progress kerja tidak sesuai kontrak.
“Kan nilai proyeknya besar itu. Yakni mencapai Rp 136 miliar. Tapi kok kayaknya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Masih aja banjir lagi. Lihat saja di lapangan,” ujarnya, Rabu (24/04).
Kondisi itu, lanjut Budiono, menunjukkan pengerjaan proyek penanggulangan banjir ini belum mampu mengurangi masalah banjir yang terjadi. Padahal proyek ini sudah sesuai visi misi walikota yang tertuang dalam RPJMD. Otomatis pihak DPRD sebagai wakil rakyat tentu menunggu hasil dari realisasi proyek tersebut. Karena warga sangat berharap banjir bisa berkurang signifikan setelah perbaikan DAS Ampal.
“Tadi kita dengarkan ada beberapa rekomendasi dari sejumlah fraksi terhadap LKPj Walikota tahun 2023. Khususnya beberapa catatan yang mempertanyakan kenapa belum ada pembentukan pansus banjir. Memang baru sekedar rekomendasi,” tuturnya lagi.
Budiono juga mempertanyakan tidak adanya lampiran pencapaian kinerja visi misi walikota. Sementara prioritas penggunaan APBD tentu mengacu pada hal tersebut yang dituangkan ke dalam RPJMD. Maka Pemerintah Kota Balikpapan seharusnya menyertakan laporan kinerja itu bersamaan dengan dokumen LKPj.
“Karena bapak Walikota melaksanakan visi misinya di di tahun 2023 dan seyogyanya melampirkan dokumen LKPJ-nya. Terkait apa capaian target dalam penggunaan APBD selama 1 tahun. Kan ada proyek DAS Ampal di situ,” tambahnya. (*/Pr)
