TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Kabupaten Berau adalah salah satu daerah yang sedang berkembang, dimana salah satu cirinya adalah progress pembangunan fisik terus berjalan. Sebagai penunjang roda ekonomi dan akses wisata, infrastruktur jalan masih menjadi focus utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Namun tidak mungkin semua akses tersebut akan ditangani oleh Pemerintah daerah. Dalam hal ini, Pemkab harus melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Pusat (Pempus) untuk pendanaan pembangunan infrastruktur di daerah.
Hal tersebut ditegaskan oleh politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sa’ga saat dijumpai di kantornya Jl Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb beberapa wkatu lalu. “Kita harus berjuang untuk memperoleh dukungan anggaran untuk infrastruktur ini, kita harus sadar, jangkauan wilayah di Berau tidak sama dengan di Pulau Jawa. Wilayah kita sangat luas, makanya kebutuhan anggaran kita cukup besar untuk mampu menjangkau sampai kepelosok wilayah,“ papar Sa’ga.
Lanjut Dewan yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PPP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau itu menambahkan, jika berbicara masalah infrastruktur, disana ada titik tertentu yang memisahkan kewenangan berbeda antara Pemkab, Pemprov dan Pempus. Dari kewenangan itulah yang harus diperjuangkan anggarannya. “Kita berharap, dari anggaran yang sudah pernah ada ini akan terus ditingkatkan, karena sampai saat ini pembangunan jalan masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan di Berau, terutama di perkampungan,“ imbuhnya.
Sa’ga juga menegaskan, bahwa target Pemerintah daerah untuk menggenjot pemerataan pembangunan jalan tersebut bukan hanya untuk akses roda ekonomi saja, namun juga target akses wisata. Sebab dari wisata itu ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus dicari terobosan terbaik agar terus meningkat. “Semoga saja, atas dasar pemisahan kewenangan itu, Pemprov dan Pempus bakal terus memprioritaskan kebutuhan infrastruktur jalan di Kabupaten Berau ini,“ tutup Sa’ga. (Adv/Nht/Day)
