SAMARINDA, Swarakaltim.com – Agenda Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) yang direncanakan berlangsung pada 2026 kini berada di ujung ketidakpastian. Meski Kabupaten Kabupaten Paser telah menyatakan kesiapan sebagai tuan rumah, mayoritas daerah peserta justru belum menyiapkan anggaran untuk memberangkatkan atlet.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Muhammad Faisal, mengungkapkan hasil rapat koordinasi terakhir menunjukkan lebih dari separuh kabupaten/kota belum mengalokasikan dana dalam APBD mereka untuk keikutsertaan di Porprov.
“Ya Porprov kemarin Paser sudah menyatakan siap di 2026. Cuma pertanyaannya, apakah kabupaten/kota siap? Nanti Porprov-nya siap, yang ikutnya cuma dua daerah, kan kacau juga,” ujarnya, Senin (2/3/2026).
Menurut Faisal, situasi tersebut tidak lepas dari dampak penyesuaian fiskal pasca pemotongan anggaran yang membuat banyak daerah melakukan refocusing belanja.
“Nah, dari rakor kemarin kami lebih dari 50% menyatakan tidak ada anggaran untuk mengirim atlet. Sehingga kami berkesimpulan kemarin akan mengadakan pertemuan di Ramadan ini bersama-sama Kadispora dan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di sana, bersama Bapak Bupati untuk memutuskan apakah tetap jalan 2026 atau di 2027,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, suara terbanyak cenderung mengusulkan agar pelaksanaan Porprov digeser ke 2027, tepatnya pada triwulan pertama, dengan pertimbangan kesiapan anggaran yang lebih realistis.
“Dari suara banyak yang menginginkan di 2027 di triwulan pertama. Jadi jauh lebih safe, lebih aman,” katanya.
Faisal menekankan, persoalan yang dihadapi bukan soal ketidaksiapan teknis daerah, melainkan murni karena belum adanya penganggaran resmi dalam dokumen keuangan masing-masing pemerintah kabupaten/kota.
“Bukan belum siap, memang tidak dianggarkan mereka di anggaran. Ya kita harus memaklumi lah karena setelah pemotongan ini, kalang kabut juga anggaran,” ujarnya.
Ia enggan merinci daerah mana saja yang belum mengalokasikan dana karena pembahasan tersebut masih bersifat internal. Namun ia memastikan jumlahnya melebihi 50 persen dari total kabupaten/kota di Kaltim.
“Yang jelas 50% lebih memang tidak dianggarkan, bukan tidak siap, tidak dianggarkan oleh pemerintah kabupaten/kotanya, sehingga sulit kan mengirim. Tapi ketika dianggarkan mereka siap,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Dispora Kaltim akan berkomunikasi lebih dahulu dengan Bupati Paser selaku kepala daerah tuan rumah. Setelah itu, para kepala Dispora di kabupaten/kota diminta kembali melaporkan kondisi riil anggaran kepada bupati dan wali kota masing-masing sebelum keputusan final diambil.
“Jadi itu yang kami akan bicarakan dengan Bupati Paser dulu pertama, sambil Kadisporanya kembali ke Bupati dan Walikotanya, kemudian nanti kami ketemu di Ramadan ini bersama dengan Bupati Paser. Ini jadi ajang pemutus untuk keputusannya,” pungkas Faisal.(DHV)
