SAMARINDA, Swarakaltim.com – Di tengah banjir kritik terkait mekanisme hingga teknis pelaksanaan program beasiswa Gratispol, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program tersebut tetap berjalan. Alih-alih menghentikan program, Pemprov Kaltim memilih melakukan evaluasi dan perbaikan terbuka agar penyalurannya semakin tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Program pendidikan yang diinisiasi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji itu sejak awal dirancang untuk membantu mahasiswa jenjang S1 hingga S3 di berbagai perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar Kalimantan Timur. Dengan cakupan yang luas, implementasi Gratispol pun tak lepas dari berbagai tantangan di lapangan.
Sejumlah kritik yang muncul umumnya berkaitan dengan mekanisme penyaluran bantuan, persyaratan administrasi yang dinilai belum sederhana, hingga ketentuan tertentu seperti batas usia penerima beasiswa.
Situasi tersebut memunculkan perdebatan di tengah masyarakat. Sebagian pihak meminta agar program dievaluasi total, sementara lainnya menilai Gratispol tetap harus dipertahankan karena manfaatnya dirasakan langsung oleh mahasiswa.
Menanggapi hal itu, Politisi Kaltim Rusman Yaqub menegaskan bahwa polemik yang muncul saat ini lebih banyak berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan, bukan pada tujuan utama program.
Menurutnya, Gratispol tetap relevan dan dibutuhkan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur.
“Program ini jangan dilihat hanya dari kekurangannya. Yang perlu dilakukan adalah perbaikan dan evaluasi agar pelaksanaannya semakin baik dan tepat sasaran,” ujar mantan anggota DPRD Kaltim ini belum lama ini.
Ia menilai, dalam program berskala besar, dinamika dan kendala di lapangan merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Karena itu, kritik yang berkembang seharusnya dijadikan bahan evaluasi untuk penyempurnaan kebijakan, bukan alasan menghentikan program.
Rusman juga memastikan pemerintah daerah membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan Gratispol.
“Pemerintah saat ini cukup terbuka terhadap kritik. Semua masukan itu penting untuk memperbaiki sistem yang ada,” katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Kesra Setprov Kaltim Dasmiah mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran dana Gratispol terus berjalan sepanjang 2026. Pada tahap kedua yang dicairkan Maret lalu, bantuan disalurkan kepada lebih dari 27 ribu mahasiswa di 51 perguruan tinggi dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
Sebelumnya, tahap pertama juga telah menjangkau lebih dari 21 ribu mahasiswa. Secara keseluruhan, total penerima manfaat kini mendekati 50 ribu mahasiswa dengan nilai anggaran yang telah disalurkan melampaui Rp220 miliar.
Di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa Gratispol bukan sekadar bantuan biaya pendidikan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan Kalimantan Timur.
Menurutnya, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah meski dihadapkan pada tantangan fiskal.
Untuk tahun 2026, Pemprov Kaltim bahkan menargetkan program Gratispol dapat menjangkau lebih dari 150 ribu mahasiswa dengan alokasi anggaran mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Dengan komitmen tersebut, pemerintah berharap Gratispol tidak hanya meringankan beban biaya pendidikan mahasiswa, tetapi juga menjadi fondasi dalam mencetak generasi unggul yang akan menopang pembangunan Kalimantan Timur di masa mendatang.(*dho)
