SAMARINDA, Swarakaltim.com — Di tengah gelombang demonstrasi yang terus berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, DRUPADI Baladika Kaltim memilih menyuarakan pesan damai dengan cara berbeda. Organisasi tersebut berencana menggelar aksi damai pada 20 Mei 2026 mendatang dengan membagikan bunga mawar kepada masyarakat sebagai simbol ajakan menjaga kondusifitas daerah.
Ketua DRUPADI Baladika Kaltim, Lilis Latif, mengatakan pihaknya menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Namun menurutnya, aksi yang berlangsung hampir setiap pekan juga mulai menimbulkan keresahan bagi sebagian warga, khususnya pengguna jalan dan masyarakat sekitar kawasan Kantor Gubernur Kaltim.
“Atas aksi demonstrasi yang terus berlangsung selama beberapa pekan terakhir di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, kami dari DRUPADI Baladika Kaltim akan menggelar aksi damai sebagai bentuk kepedulian terhadap ketertiban dan kondusifitas daerah,” ujar Lilis dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2025)
Ia menjelaskan, aksi damai tersebut akan dikemas secara sederhana dan terbuka untuk masyarakat umum. Selain membagikan bunga mawar kepada pengendara yang melintas, kegiatan itu juga menjadi sarana menyampaikan pesan persatuan dan ketenangan di tengah situasi yang mulai memanas.
Menurut Lilis, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Namun ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak berkembang menjadi kegaduhan berkepanjangan yang justru berdampak terhadap kenyamanan masyarakat luas.
“Kami ingin menyampaikan pesan bahwa aspirasi boleh disampaikan, kritik boleh diberikan, tetapi ketenangan daerah dan kenyamanan masyarakat juga harus dijaga bersama,” katanya.
DRUPADI Baladika Kaltim juga menilai sejumlah tuntutan yang sebelumnya disuarakan massa aksi sebenarnya telah mulai mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Bahkan beberapa poin yang sempat menjadi sorotan publik disebut telah ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah daerah.
“Beberapa poin yang menjadi sorotan publik sudah ditindaklanjuti langsung oleh Gubernur Kaltim, termasuk pengembalian anggaran yang sebelumnya dianggap mubazir oleh masyarakat,” ucap Lilis.
Karena itu, pihaknya mempertanyakan arah demonstrasi yang terus berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Ia khawatir gerakan yang awalnya membawa aspirasi masyarakat justru berubah menjadi konflik sosial berkepanjangan.
“Lalu pertanyaannya, apa lagi yang sebenarnya ingin terus didemo?” ujarnya.
“Kami percaya Kalimantan Timur membutuhkan solusi, bukan konflik yang terus dipelihara,” sambungnya.
Belakangan, kawasan Kantor Gubernur Kaltim memang menjadi titik konsentrasi berbagai aksi massa dari mahasiswa hingga organisasi masyarakat. Sejumlah demonstrasi bahkan sempat memicu kemacetan arus lalu lintas dan pengamanan ketat aparat kepolisian di sekitar lokasi aksi. (*dho)
