TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Fasra Wisono menyuarakan keprihatinannya terhadap mekanisme penetapan harga sawit yang dinilai kurang adil bagi petani. Saat ini harga sawit cukup tinggi, namun sayangnya belum bisa dinikmati secara maksimal oleh para petani.
Salah satu faktonya, dimana sebagian besar petani sawit, khususnya di Kecamatan Segah menjual hasil panennya melalui pengepul, bukan langsung ke pabrik. Hal ini membuat harga sawit yang diterima petani sering kali berada di bawah standar karena adanya monopoli dari satu pihak penimbang.
“Jadi dilapangan rata-rata perusahaan hanya menyediakan satu penimbang. Idealnya, harus ada minimal dua penimbang agar tidak terjadi monopoli harga,” ungkap Fasra, saat ditemui dikantor DPRD Jl Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb, Rabu (23/10/2024).
Menurutnya, dengan hanya satu penimbang, petani terpaksa menjual sawit mereka pada harga yang ditetapkan oleh pengepul tanpa alternatif lain. “Kalau pengepul bilang harganya Rp 1.800,- petani terpaksa menjual dengan harga itu. Tapi, kalau ada dua atau tiga penimbang, akan tercipta persaingan harga yang sehat,” ujar Fasra lagi.
Tambah Wakil Rakyat asal Partai Demokrat tersebut, bahwa persaingan ini penting untuk memberikan pilihan kepada petani, sehingga mereka tidak dirugikan. “Jika ada alternatif, petani punya peluang mendapatkan harga yang lebih baik. Ini salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” katanya.
Fasra juga menyoroti peran pabrik yang seharusnya membuka ruang lebih transparan dalam penimbangan hasil sawit. Menurutnya, pabrik tidak boleh membatasi akses hanya pada satu pihak pengepul, melainkan harus memberikan kesempatan kepada lebih banyak pihak agar proses jual beli berjalan lebih adil.
Melalui langkah-langkah ini, Dalam tanggapannya, Fasra menekankan pentingnya kesejahteraan para petani dan pekebun, yang sangat bergantung pada harga beli hasil kebun, seperti kelapa sawit. Dirinya juga berharap kesejahteraan petani sawit di Berau bisa terus meningkat dan mereka mendapatkan haknya dengan harga yang pantas.
“Ini demi keberlangsungan hidup petani dan ekonomi lokal yang lebih sehat. Saya berharap ada kebijakan yang lebih transparan dan adil dalam sistem penetapan harga sawit, sehingga petani Berau bisa terus maju dan sejahtera. Karena itu turut serta Pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sangat diharapkan,” tutup Fasra Wisono. (Adv/Nht/Day)
