SAMARINDA, Swarakaltim.com — Jasa pandu di bawah jembatan-jembatan besar Samarinda, seperti Jembatan Mahakam, Mahulu, dan Mahkota II, dinilai sebagai peluang besar untuk mendukung pembangunan kota. Anggota DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyebutkan bahwa potensi pendapatan dari jasa pandu ini harus dimaksimalkan dengan pengelolaan yang berada langsung di bawah Pemkot Samarinda. “Dengan tambahan PAD dari jasa pandu, Pemkot Samarinda akan memiliki sumber daya yang cukup untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperbaiki fasilitas publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Afif kepada wartawan. Afif menjelaskan, potensi pendapatan dari jasa pandu sangat besar, terutama untuk kapal-kapal

  SAMARINDA, Swarakaltim.com — Anggota DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, kembali menyoroti pentingnya pengelolaan jasa pandu di bawah jembatan-jembatan besar di Samarinda, seperti Jembatan Mahulu dan Mahkota II, sebagai potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, jika pengelolaan jasa pandu ini berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, maka akan memberikan dampak signifikan bagi keuangan daerah. “Saat ini, hanya Jembatan Mahakam yang memberikan kontribusi PAD bagi Samarinda. Dua jembatan lainnya, Mahulu dan Mahkota II, belum memberikan kontribusi serupa. Padahal, potensi dari jasa pandu untuk kapal-kapal yang melintas di bawah

  SAMARINDA, Swarakaltim.com— Anggota DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyoroti lambannya Provinsi Kalimantan Timur dalam mengadopsi teknologi digital, khususnya di sektor pelayanan kesehatan. Menurutnya, keterlambatan ini menjadi salah satu penghambat kemajuan daerah, terutama di wilayah kabupaten yang membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah. Darlis, yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN), menyebutkan bahwa digitalisasi pelayanan kesehatan saat ini baru terlihat di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan. Sementara itu, kabupaten-kabupaten di Kaltim masih tertinggal jauh. Kondisi ini, menurutnya, dapat merugikan masyarakat yang berada di daerah terpencil dan sulit mengakses pelayanan kesehatan berkualitas. “Di Sulawesi,

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Masih terkait dengan upaya meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Berau, Anggota DPRD Kaltim Syarifatul Sa’diah juga mengungkapkan bahwa Pemprov Kaltim perlu lebih memperhatikan pembangunan jalan di daerah pesisir, seperti jalan menuju Tanjung Batu, yang merupakan jalan provinsi. Menurutnya, pembangunan jalan ini sangat penting untuk mempermudah akses masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pesisir yang rawan terisolasi. “Di daerah pesisir seperti Tanjung Batu, jalan yang ada masih sangat terbatas dan belum memadai. Sebagai jalan milik provinsi, ini sangat penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, baik untuk keperluan ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Anggota DPRD Kaltim dari Dapil VI, Syarifatul Sa’diah kembali menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Berau. Baru-baru ini Ia mengungkapkan bahwa kondisi geografis Berau yang terpisah oleh kepulauan dan memiliki wilayah yang luas sangat mempengaruhi aksesibilitas masyarakat, sehingga memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Kaltim (Pemprov Kaltim) untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih baik di daerah tersebut. Syarifatul menjelaskan bahwa wilayah Berau memiliki banyak kepulauan yang sulit dijangkau, seperti Maratua dan Biduk-Biduk. Perjalanan menuju daerah-daerah tersebut memerlukan waktu lebih dari lima jam, bahkan harus melawan ombak di laut, yang tentu